Rumah Tulisan

Pernyataan berikut ini berangkat dari pengalaman pribadi.

Dua minggu lalu, ketika kembali tiba di Bali setelah liburan seminggu di Malaysia, aku pun bertanya-tanya: bagaimana jika mendadak erupsi Gunung Agung terjadi kembali?

Seandainya erupsi terjadi ketika kami masih di dalam pesawat menuju Bali, ke mana kami harus menuju? Bagaimana perjalanan menuju atau keluar Bali?

Sebaliknya: seandainya aku turis di Bali, bagaimana caranya aku bisa keluar dari pulau ini saat Gunung Agung kembali erupsi sehingga Bandara Ngurah Rai ditutup? Jika aku sebagai turis harus menginap, adakah yang bisa memberikan tumpangan sementara? Adakah yang bisa menyediakan transportasi dengan mudah menuju bandara terdekat, misalnya Banyuwangi atau Surabaya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab bahkan ketika kami mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Aku sengaja mencari-cari informasi tersebut, membayangkan seandainya aku adalah turis yang jauh-jauh datang dari negara lain di Asia, Australia, Eropa, atau bahkan Amerika.

Sebagai turis dan warga negara asing, aku butuh informasi sedetail-detailnya bagaimana rencana darurat jika harus mendadak kembali ke negaraku. Sayangnya, informasi itu nihil. Tidak ada sama sekali di Bandara.

Informasi yang beredar di media sosial justru kampanye soal Bali masih aman.

Iya, kami tahu kok Bali masih aman. Turis juga pasti tahu bahwa status Awas Gunung Agung itu hanya di kawasan 8-10 km sekitar Gunung Agung. Kawasan lain di Bali masih aman. Tidak terdampak langsung apalagi di Kuta, Nusa Dua, Sanur, dan sekitarnya. Namun, yang dibutuhkan adalah informasi soal bagaimana rencana darurat jika Bandara Ngurah Rai ditutup lagi.

Ketika informasi rencana kontingensi itu belum ada, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata justru membuat kebingungan. Menteri Pariwisata mengatakan status Awas hanya di sekitar Gunung Agung sedangkan kawasan Bali lainnya Waspada.

O EM JI!!

Lha sejak semula sampai saat ini juga status Awas yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) selalu bilang bahwa status itu hanya untuk Gunung Agung, bukan untuk Bali secara keseluruhan. Lha kenapa juga harus ada dua status sekarang?

Si Menteri sih beralasan, status Awas akan menakutkan turis. Akan membuat pariwisata mati. Di sisi lain, pernyataan itu justru membingungkan warga, terutama pengungsi. Mereka jadi bingung dan bertanya-tanya: jadi, apakah kami bisa kembali ke desa kami? Bisakah kami meninggalkan tempat mengungsi?

Ngeri sendiri. Seandainya mereka kemudian kembali dan, BUM!!, Gunung Agung meletus dengan kekuatan dahsyat. Tidakkah justru akan makin banyak korban. Tidakkah dengan mendewakan pariwisata, pemerintah ini seperti menumbalkan warganya sendiri?

Daripada hanya ngedumel dalam hati, aku pun dengan senang hati ikut tanda tangan pernyataan bersama masyarakat sipil Bali yang mengajak: Saatnya Peduli Bencana, Bukan Mendewakan Pariwisata ini.

—

Pada Minggu, 24 Desember 2017 Gunung Agung kembali mengalami erupsi sekitar pukul 10.05 WITA. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), ketinggian abu vulkanik akibat erupsi kali ini mencapai 2.500 meter. Informasi dari warga di sekitar Gunung Agung, erupsi kali ini juga disertai dengan intensitas kegempaan yang lebih tinggi dibandingkan gempa-gempa sejak terjadinya krisis Gunung Agung.

Sehari sebelumnya, Gunung Agung juga masih mengalami erupsi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 2,5 kilometer. Hujan abu akibat erupsi dikabarkan terjadi juga di sebagian wilayah di sekitar Gunung Agung. Hingga Minggu pukul 12.00 WITA, status Gunung Agung juga masih dalam status Awas, sebagai status tertinggi bagi gunung berapi.

Ketika Gunung Agung masih berstatus Awas, yang menandakan masih tingginya peluang gunung untuk meletus lebih besar, Pemerintah justru mencabut status tanggap darurat penanganan erupsi Gunung Agung

Sebelumnya, Menteri Pariwisata RI juga telah membuat kebingungan dengan pernyataan bahwa status Bali adalah Waspada, padahal menurut PVMBG status Gunung Agung masih di level tertinggi yaitu AWAS.

Menyikapi kondisi tersebut, kami sebagai bagian dari masyarakat sipil Bali dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyayangkan keputusan dicabutnya status tanggap darurat karena dasarnya tidak cukup kuat mengingat status Gunung Agung masih Awas. Pencabutan status itu justru membingungkan para pengungsi dan masyarakat di Bali.

2. Meminta agar pencabutan tanggap darurat ini bukan atas tekanan atau kepentingan pihak-pihak tertentu tanpa memperhitungkan taruhan nyawa warga yang berada di sekitar Gunung Agung.

3. Meminta pihak berwenang, baik lokal maupun nasional lebih memperhatikan pengungsi bukan fokus pada tingkat kunjungan wisata.

4. Menyediakan informasi yang benar kepada pengungsi mengenai status Gunung Agung, dengan menyediakan crisis centre/ pusat informasi satu pintu.

5. Membuat langkah antisipatif dan/ atau inovatif terkait asuransi perjalanan (insurance travel) atau pihak penerbangan yang tidak menanggulangi asuransi akibat bencana gunung berapi (volcano eruptions).

6. Pemerintah mulai mensosialisasikan rencana kontigensi jika erupsi lebih besar terjadi maupun pascabencana demi persiapan kita semua.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan harapan agar bisa didengar dan ditindaklanjuti.

“Ingatlah, kita hidup hanya menumpang pada alam…! Bukan kita yang menentukan alam terlebih lagi menentang-Nya…”

Semoga kita selalu dalam lindungan dan pengampunanNya.

Bali, 24 Desember 2017

1. Ni Made Ras Amanda (Akademisi)
2. Anton Muhajir (Jurnalis)
3. Catur Yudha Hariani (PPLH Bali)
4. Agung Alit (Mitra Bali)
5. Hira Jhamtani (Aktivis)
6. Agung Wardana (Akademisi)
7. Agung Parameswara (Fotografer)
8. Made Tom Kris (Geofisis)
9. I Gede Sughiarta (Yayasan IDEP)
10. Dudik Mahendra (Pegawai Swasta)
11. I Wayan Suardana (Pengacara)
12. Gede Kamajaya (Akademisi)
13. Budi Utami (Pekerja Swasta)
14. Syafiudin (Forografer)
15. Made Adnyana Ole (Jurnalis)
16. Gede Sedana Yoga (Akademisi)
17. Matahari Timoer (Blogger)
18. Ngurah Suryawan (Akademisi)
19. Agus Sumberdana (Pekerja Sosial)
20. Wayan Wilyana (Pekerja Pariwisata)
21. Anggara Mahendra (Fotografer)
22. Cok Sawitri (Budayawan)
23. Agung Widiastuti (Yayasan Kalimajari)
24. Rudi Waisnawa (Fotografer)
25. Kadek Lisa Ismiandewi (Pekerja Sosial)
26. Gusti Ayu Komang Sri Mahayuni (Yayasan IDEP)
27. Ambarwati Kurnianingsih (Yayasan Wisnu)
28. Gayatri (Yayasan LINI)
29. AA Gde Ngurah Termana (Pekerja Pariwisata)
30. Made Puriati (Yayasan Wisnu)
31. Gede Gandhi (Blogger)
32. Dwi Yani (Jurnalis)
33. Wahyu Budi Nugroho (Sosiolog/Akademisi)
34. Nyoman Sukma Arida (Akademisi)
35. Ni Made Tisnawati (Akademisi)
36. Dicky Hartono (Pekerja Kreatif)
37. Fais Abdillah (Pekerja Sosial)
38. Novian Hariawan (IKON Bali)
39. Putu Candra (Jurnalis)
40. Yayuk Fatmawati (Relawan YAKEBA)
41. Gde Putra (Penulis)
42. Adithya Faisal Winoto (Aktivis & Ojek Online)
43. Wayan Broklyn (Meteor & Relawan)
44. Didi Suprapta (Pekerja Pariwisata)
45. Asep Hidayat (Pekerja Sosial)
46. Degung Santikarma (Antropolog)
47. Sugeng Harjono (Blogger)
48. Surya Anaya (Pekerja Sosial)
49. Niluh Putu Ary Pertami (Wiraswasta)
50. Umbu Remu Samapaty
51. Hadhi Kusuma (Videografer)
52. Suriadi Darmoko (Walhi Bali)
53. Rudolf Dethu (Penulis, Aktivis)
54. Adi Mantara (Yakeba)
55. Deblag
56. Ucok Manggala (Pekerja Sosial)
57. IB Gunada (KDS Setiakawan)
58. Kenny Lay (Relawan IKON)
59. Gede Kartika Budyasa (DKTM Transformer)
60. Iman D Nugroho (Jurnalis)
61. Ayu Kartika Sari Dewi
62. Wayan Artana (Arsitek)
63. Asana Viebeke Lengkong
64. Rucina Ballinger
65. Ayu Weda
66. Yangdipertuan Angin Lilush
67. Made Yoni
68. Suliati Boentaran
69. Karina Yang Shanti
70. Tini Wahyuni
71. Antida Darsana
72. Wayan Udiana
73. Luh Putu Anggreni
74. Putu Parnata
75. Vidyawaty
76. Hani Duarsa
77. Ni Gusti Ayu Sri Utami
78. Alma
79. Ni Putu Candra Dewi
80. Ayu Winastri