Rumah Tulisan

Meski belum sempurna, demokrasi di Indonesia melangkah lebih maju dibanding tetangga.

Setidaknya itu yang terasa dalam pertemuan pegiat organisasi non-pemerintah (Ornop) Asia di Nusa Dua pada 8-9 Desember lalu. Kegiatan paralel untuk Bali Democracy Forum (BDF) III ini diikuti sekitar 25 pegiat Ornop dari 11 negara di Asia termasuk Timor Leste, Filipina, Thailand, Myanmar, Korea Selatan, dan lain-lain.

Bagi para pegiat tersebut, Indonesia bisa jadi salah satu contoh berjalannya demokrasi. Aku sendiri selama ini hanya merasa itu omong kosong. Tapi, setelah ikut dalam diskusi bersama para pegiat Ornop itu, aku baru menyadarinya.

Kalau kata pepatah rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, maka aku yakin, rumput di rumah kita memang lebih menggoda dibanding rumput di rumah tetangga.

Memang masih banyak sandungan di antara berjalannya demokrasi itu. Misalnya, kian mengentalnya sentimen antar-identitas dan menguatnya fundamentalisme di negeri ini. Sementara, di sisi lain, Negara juga lebih sering diam, atau bahkan mengiyakan kekerasan atas nama perbedaan identitas itu.

Sandungan lain adalah masih kuatnya politik dinasti alias oligarki di negeri ini. Kalau di tingkat nasional ada klan Soekarno dan Soeharto, dan sepertinya akan segera menyusul klan SBY, maka di tingkat daerah pun tak jauh beda, termasuk di Bali.

Tapi, baiklah. Anggap saja lubang-lubang itu sebagai bagian dari perjalanan menuju tatanan ideal. Sebab, toh tak sedikit pula yang patut dibanggakan di negeri ini dibanding negara lain untuk urusan demokrasi.

Ini hanya sebagian indikasi.

Kebebasan informasi
Bagiku, ini bagian terpenting. Di Indonesia ada kebebasan informasi, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Sudah ada aturan yang menjaminnya, yaitu Undang-undang Pers maupun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dua UU ini menjamin bahwa informasi harus bebas. Warga juga harus terlibat mengelola informasi ini. Ketika ada masalah, semuanya diselesaikan lewat jalur mediasi, seperti dengan Dewan Pers ataupun Komisi Informasi.

Sure. Ini belum berjalan sepenuhnya. Masih ada ancaman terhadap kebebasan pers ataupun upaya pengekangan terhadap kebebasan berinternet, tapi setidaknya sudah ada UU yang menjamin kebebasan tersebut.

Bandingkan dengan Vietnam yang masih memblokir Facebook atau bahkan China yang masih memblokir Google.

Di Malaysia juga tak jauh beda. Menurut aktivis-aktivis Malaysia, media arus utama di negeri ini masih susah menjadi alat untuk mengontrol kekuasaan. Selain karena ancaman breidel oleh penguasa, seperti terjadi di Indonesia antara 1960an hingga akhir 1990an, juga karena media arus utama masih dikuasai penguasa.

Pemilu
Indonesia sudah melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap paling jujur dan adil pada tahun 1955. Itu sudah 65 tahun lalu. Ketika itu Indonesia baru sepuluh tahun merdeka. Tapi, di umurnya yang bahkan belum akil baligh itu Indonesia sudah melaksanakan Pemilu dengan damai. Jujur lagi.

Setahun lalu, Indonesia juga melaksanakan Pemilu, yang lagi-lagi, dianggap demokratis oleh banyak negara lain. Pemilu ini melahirkan pemerintahan baru.

Iya ya. Ini belum sempurna. Masih ada politik uang. Masih ada kekerasan dan pemaksaan. Tapi, mari berkaca pada beberapa negara tetangga. Kita jauh lebih baik dibanding mereka.

Tiga negara tetangga kita, Myanmar, Laos, dan Thailand, masih berantakan mengurus Pemilu di negaranya.

Myanmar baru mengadakan Pemilu November lalu. Kelihatannya demokratis. Partai oposisi yang mendukung ikon perlawanan di Myanmar, Aung San Su Kyi, bisa ikut. Tapi, itu hanya kamuflase. Junta militer mengendalikan semuanya.

Kekuatan disebar ke seluruh pemilih. Pendukung partai oposisi diintimidasi. Lebih dari 2000 aktivis ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Pemilu hanya kedok untuk meneguhkan agar para jenderal berkuasa. “There wasn’t general election but elected the general,” kelakar aktivis dari Myanmar, Khin Ohmar yang cantik dan cerdas itu.

Di Laos beda lagi. Tidak ada partai selain partai milik pemerintah. Jadi, kalau toh ada Pemilu, itu cuma kadal-kadalan oleh raja. Laos masih mengikuti sistem kekuasaan absolut raja alias monarki. Jangan bandingkan dengan Jogja lho ya. Ehm!

Kebebasan beragama
Kalau saja tidak ada kekerasan-kekerasan oleh milisi berkedok agama atau keengganan untuk berdampingan dengan penganut agama lain, aku yakin Indonesia akan terasa jauh lebih maju dalam menghargai kebebasan beragama.

Sayangnya kebebasan beragama ini masih mendapat penghalang. Selain kekerasan oleh milisi berjubah juga melalui pembiaran oleh Negara ataupun tokoh agama. Ini buruk. Tapi, situasi negara lain di Asia jauh lebih buruk.

Di Afghanistan, ada pemaksaan agar perempuan memakai cadar yang hanya memperlihatkan mata (burqa). Sebab, wajah mereka dianggap sebagai alat penggoda. Bukannya laki-laki yang dikasih tau agar tidak tergoda, penguasa justru memaksa perempuan untuk berburqa. Alasan yang dipakai adalah agama.

Di Malaysia, komunitas Hindu juga masih sering termarginalkan oleh pemerintah lokal.

Tapi, di Nepal yang mayoritas Hindu juga begitu. Kekerasan pada penganut agama lain juga terjadi. Alasannya sering kali bukan karena agama itu sendiri tapi juga alasan politis. Tak jauh beda dengan di Indonesia. Agama hanya jadi kedok.

Hebatnya di Indonesia, warganya sudah bebas berkomentar. Jadi, tiap kali ada kekerasan atas nama agama dengan mudah disebarluaskan dan dicaci maki meski cuma di jejaring sosial. Setidaknya, kita bisa menunjukkan bahwa masih banyak yang waras di negeri ini dibanding para fundies alias fundamentalis keblinger yang sok bener itu.