Rumah Tulisan

Pergulatan manusia melawan kekuasaan adalah pergulatan ingatan lupa.

Goenawan Mohamad, pendiri dan (mantan) pemimpin redaksi TEMPO, menyitir pernyataan Milan Kundera tersebut di pengantar buku ini. GM, mengingatkan bahwa kekuasaan selalu berupaya menciptakan ingatan tunggal, termasuk terhadap sesuatu yang dianggap subversif. Ingatan tunggal biasa diiringi dengan tafsir tunggal pula terhadap sejarah tersebut.

Karena itu, perlu upaya terus mengingatkan adanya sejarah berbeda, plus kemudian tafsir beragam terhadapnya. Upaya itu tak hanya untuk memberikan suara berbeda tapi sekaligus menolak ancaman salah satu sifat dasar manusia, lupa.

Untuk itulah buku berjudul “Buku Putih TEMPO, Pembredelan Itu” ini ditulis. Dia menghimpun rekaman, ingatan, sekaligus gugatan terhadap bredel majalah mingguan pada 21 Juni 1994 silam ini. Sebagai pledoi, buku ini memang membela sekaligus melawan bredel yang dilakukan Soeharo lewat Menteri Penerangan saat itu, Harmoko.

Buku yang terbit pada tahun 1994 ini memang buku lama. Aku membelinya di Kuningan, Jakarta 26 Februari 2006 lalu. Aku menemukannya lagi ketika melihat-lihat buku apa saja yang belum aku baca. Buku setebal 131 halaman ini salah satunya.

Delapan bab buku ini semula ditulis alumni TEMPO sendiri, seperti Didi Prambadi, Toriq Hadad, Yopie Hidayat, dan lain-lain. Karena ditulis mantan wartawannya sendiri, buku ini berbeda dengan tulisan lain yang pernah aku baca. Misalnya, karya Coen Husein Pontoh di Pantau atau Janet Steele di Wars Within.

Bagian pertama buku ini membahas aspek hukum di balik bredel terhadap TEMPO. Majalah ini ditutup oleh Surat Keputusan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994 karena dianggap tidak menyelenggarakan kehidupan pers Pancasila yang sehat dan bertanggung jawab sehingga mengganggu stabilitas nasional.

Byuh! Alasan macam apa pula ini.

Bredel ini sebenarnya tak sesuai dengan Undang-undang Pers yang saat itu berlaku, UU Nomor 21 Tahun 1982. Tapi, penguasa toh bisa menafsirkan aturan sesuka hati mereka demi langgengnya kekuasaan. Maka, menurut mereka, bredel pada TEMPO pun sah dilakukan.

Seperti ditulis pada bab-bab selanjutnya, bredel pada TEMPO dan dua media lain saat itu, Detik dan Editor, justru memancing munculnya solidaritas dari segala penjuru. Mahasiswa, aktivis LSM, akademisi, jurnalis, dan kelompok kritis lain menolak bredel tersebut.

Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Makassar, Bali, dan kota-kota lain bergerak. Demonstrasi, aksi teatrikal, atau sekadar doa duka cita pun dilakukan untuk menunjukkan solidaritas pada TEMPO. Aksi-aksi ini sekaligus sebagai bentuk perlawanan pada otoritarian pada saat itu.

Risikonya berat. Dipukuli, ditangkap, atau bahkan dipenjara menjadi ancaman bagi para penolak bredel ini.

Solidaritas ini juga muncul dari media maupun komunitas internasional. Juga dari orang-orang “biasa” yang menyampaikannya lewat surat pembaca, lagu, puisi, dan seterusnya.

Perjuangan TEMPO melawan lupa sekaligus bredel ini juga dilakukan melalui lobi dan diplomasi. Bagian dalam buku ini menceritakan lobi yang dipimpin GM ke DPR, Persatuan Wartawan Indonesia, ataupun Departemen Penerangan. Hasilnya, bredel dengan alasan absurd ini tetap dilakukan. TEMPO tak boleh terbit.

Sayangnya, penulisan tersebut agak loncat-loncat. Setelah menulis aspek hukum di depan lalu berbagai solidaritas bab selanjutnya justru meloncat lagi pada aspek politis bredel. Kesannya kurang berurutan. Akan lebih bagus alurnya kalau cerita bredel, solidaritas, dan aspek politis maupun hukum ditulis secara berurutan.

Jadi, alurnya akan lebih mengalir. Kronologis dan logis. Tapi, tak apa. Maklumi saja. Semua cerita di buku ini toh tetap enak dibaca.

Buku ini melengkapi berbagai sejarah pembredelan TEMPO, juga Editor dan Detik, pada masa itu sekaligus untuk terus mengingatkan, bahwa rezim otoritarian memang harus dilawan.