Rebo, Ironi Lapangan Golf Itu

Seorang teman pernah bilang bahwa tidak ada yang bernama kebetulan. Semuanya sudah terhubung satu sama lain tanpa kita sadari. Ada sesuatu yang mengatur itu semua di luar kehendak kita. Kadang aku percaya, kadang tidak. Tergantung situasi dan kondisi saja. 😀

Setelah aku ngobrol dengan Pak Wayan Rebho hari ini, aku percaya dengan itu. Entah esok hari, entah lusa nanti. (Kok kayak lagu Iwan Fals. Hehe). Sore tadi aku liputan tentang petani di kawasan Bali Pecatu Graha (BPG) Kuta Selatan. Proyek besar milik Tommy Soeharto itu dibangun sejak 1996 dan sempat terhenti akibat krisis ekonomi 1997 dan diikuti kemudian jatuhnya Soeharto pada 1998.

Continue reading “Rebo, Ironi Lapangan Golf Itu”

Selamat Datang Kemenangan Bobotoh

Kekuasaan memang menyilaukan. Maka, tidak peduli harus menelan ludah sendiri, para calon gubernur Bali pun kini bergandeng mesra dengan bebotoh. Tapi yang paling memalukan bagiku memang Made Mangku Pastika. Aku heran saja baca tulisan di Bali Post bahwa dia akan merangkul para bebotoh, orang yang suka main adu ayam alias tajen ini.

Ini bener-bener mengagetkanku. Setahuku pas zaman jadi Kapolda Bali, Ketua Tim Investigasi bom Bali ini adalah orang yang paling kenceng memerangi tajen. Salah satu yang aku ingat adalah ketika dia mendatangi tempat tajen paling tersohor di Denpasar di daerah Yangbatu. Wih, sampai ada satu orang yang mati ketika tajen dibubarkan polisi.

Continue reading “Selamat Datang Kemenangan Bobotoh”

'Playboy' back with more skin but ad pages laid bare

The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 06/08/2006 2:42 PM

The Jakarta Post, Jakarta

The second edition of Playboy Indonesia is not only free of steamy nude pictorials, but also conspicuously lacking in advertisements.

White space occupied the pages where the glossy advertisements that filled April’s first edition should have been placed.

“”These blank pages are dedicated to our loyal clients who have been threatened against placing ads in this magazine,”” is the message from publisher PT Velvet Silver Media on the blank pages, acknowledging unnamed cell phone, cologne and tobacco advertisers.

Continue reading “'Playboy' back with more skin but ad pages laid bare”

Orphaned due to HIV/AIDS in North Bali village

The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 08/04/2005 9:05 AM | Life

Anton Muhajir, Contributor/Singaraja

Eleven-year-old Gede Edi Suantara was once a happy and healthy boy. His life turned dark and miserable when his beloved mother Kadek Widiasih died a year ago following his father who also died two years ago.

Raised by his uncle, Komang Sunetra, the orphaned boy is a depressed teenager. “”He was once a very smart boy who often got the top grade in his class. But since his mother died of HIV/AIDS, he drastically changed,”” the uncle said.

Continue reading “Orphaned due to HIV/AIDS in North Bali village”

Mereka Tak Melakukan Apa-apa. Tapi Mereka yang Menderita…

Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya Jumat pekan lalu aku bisa ke Desa Goris, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Desa ini berjarak 200 km lebih dari Denpasar ke arah utara. Perjalanan lebih dari tiga jam lewat darat. Maka perlu waktu sehari penuh untuk bisa ke desa ini. Karena itulah beberapa kali niatku tertunda. But, ya syukurnya kesampain juga.

Desa Goris, berada di jalur utara (pantura) Bali. Secara adminisitratif masuk kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Desa kecil ini terbelah oleh jalan raya antara Gilimanuk, pintu masuk Bali dari Jawa, dengan Singaraja, bekas ibukota Provinsi Bali. Toh, desa ini terlihat gersang. Tidak sepadan dengan mereka yang lalu lalang. Ketika aku datang, debu beterbangan. Apalagi kendaraan yang lalu lalang juga banyak. Suasana desa sangat panas.

Niatku datang ke desa ini karena aku udah dengar sebelumnya tentang anak-anak di desa ini. Dan itu memang benar adanya.

Aku ke desa itu untuk bertemu dengan anak-anak yang sudah yatim, piatu, atau yatim piatu. Orang tua mereka meninggal karena AIDS, sindrom yang menyerang kekebalan tubuh itu. Ada 14 anak di desa ini yang demikian. Ada Kadek Setiawan, 10 tahun yang bapaknya meninggal dua tahun lalu. Sulatra bapaknya Setiawan meninggal karena AIDS. Ketika masih hidup dia suka ganti-ganti pasangan dan tidak pakai pengaman. HIV yang diidapnya ditularkan pada Widiasih, istrinya. Setahun lalu, istrinya juga meninggal. Kadek kini tinggal bersama Made Yasa pamannya.

Kadek, tentu saja, tidak pernah ganti-ganti pasangan, atau pake jarum suntik bersama, atau berbuat hal yang berisiko tinggi kena HIV. Umurnya masih muda, baru 10 tahun. Tapi kini dia harus hidup sendiri karena perbuatan bapaknya. Ketika aku ajak ngobrol tak ada cahaya sama sekali di mata itu. Dia hanya menatap kosong. “Padahal dulu dia pinter,” kata pamannya.

Ada pula Sunanjaya dan Susanti, kakak beradik yang masih balita. Mereka kini diasuh neneknya. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar norma, dan semacamnya namun mereka harus menanggung akibat yang begitu berat.

Untungnya 14 anak di desa itu tak ada satupun yang positif HV. Mereka kini didampingi Suryakanta, kelompok dukungan untuk anak2 yatim karena AIDS. Pengasuh mereka diberi babi untuk kemudian diternakkan. “Meski tidak besar, ternak babi bisa menghidupi mereka,” kata Planet yang mengunjungi mereka tiap akhir pekan.

Hari itu, aku dan teman-teman hanya bisa bertemu dan ngobrol dengan mereka. Belum banyak yang bisa kami lakukan selain bantuan sekadarnya. But, tatap mata mereka seperti mengharap kapan-kapan kami untuk kembali lagi..

Property boom can have negative impact on local people

The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 02/17/2005 11:27 AM | Life

Anton Muhajir, Contributor, Denpasar

It was drizzling that Saturday, but Ketut Karja and his two friends were still working in their rice field in Legian, on the outskirts of north Kuta. Across the street, several Westerners were seen sitting in the gazebo of a restaurant. They were separated only by several rice fields and a highway known as “”Sunset Road””.

It is a new road that connects Legian, Kerobokan and nearby areas with Nusa Dua, Jimbaran and other tourist areas in the south.

Continue reading “Property boom can have negative impact on local people”

Tiada Henti Memburu Pelaku Pedofilia

Besar di lingkungan politik, Suryani sempat memilih hanya mengurus keluarga dan pekerjaan. Penolakan pembangunan resort di kawasan Tanah Lot Tabanan menggerakkannya aktif di masyarakat hingga saat ini.

Jarak Denpasar-Amlapura sekitar 100 km atau perjalanan dua jam dengan kendaraan bermotor. Rute jalanan berkelok-kelok dan naik turun bukit. Di beberapa bagian, malah jurang atau lembah menganga di kana kiri jalan. Toh, dengan senang hati perempuan berumur 60 tahun itu menjalani. Rambutnya sebagian memutih, menunjukkan usianya beranjak senja. Perempuan itu, Luh Ketut Suriyani yang lebih biasa dipanggil LK Suryani.

Continue reading “Tiada Henti Memburu Pelaku Pedofilia”

Aturan Pemilu Ibarat Karet

Panwaslu Bali bertindak ambigu karena aturan yang tidak jelas. Kampanye di pasar dihentikan sedangkan bagi-bagi duit tidak masalah. Kok bisa?

Belum sempat membagi-bagikan satupun brosur di Pasar Badung, kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) di Denpasar pada Senin kemarin harus dihentikan. Juru kampanye dipimpin Wakil Ketua DPD PAN Bali Fredi Darmawan malah harus mengikuti pertemuan yang dihadiri Direktur Pasar Badung I Wayan Darsa, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali, Panwaslu Denpasar, dan anggota Komisis Pemilihan Umum (KPU) Bali. Padahal enam kader PAN tersebut membawa setidaknya 3000 brosur untuk dibagikan di pasar terbesar di Bali itu.

Dihentikannya kampanye PAN itu disepakati dalam pertemuan yang berlangsung di lantai dua Pasar Badung. “Kami menerima keputusan ini,” kata Fredi Darmawan kepada wartawan seusai pertemuan tersebut. Toh, PAN tetap melanjutkan kampanye dengan konsep membagi-bagikan brosur bertuliskan “PAN Menyapa Rakyat” tersebut di tempat lain. Setidaknya ada 40 ribu lembar brosur yang disebarkan di seluruh Denpasar pada hari oleh 200 kader PAN di Denpasar.

Sebelumnya sekitar pukul 11.00 Wita sejumlah kader PAN telah bersiap menyebarkan sejumlah brosur yang dibawanya. Beberapa bahkan telah membagi kepada masyarakat di sisi luar Pasar Badung. Sementara sejumlah pengurus DPW PAN Bali mengurus ijin kampanye kepada Direktur Pasar Badung I Wayan Darsa. Pertemuan yang difasilitasi KPU Bali ini menindaklanjuti keputusan Panwaslu Kota Denpasar yang melarang pelaksanaan kampanye di pasar.

Menurut anggota KPU Bali IGP Artha, kampanye di pasar bertentangan dengan pasal 43 SK KPU No 701 Tahun 2003 tentang Kampanye yang melarang peserta Pemilu melakukan kampanye yang dapat mengganggu proses produksi dan distribusi masyarakat.

Hal yang sama dibenarkan Ketua Panwaslu Bali I Wayan Juana. Menurut Juana, kampanye juga tidak boleh dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah tanpa kecuali. “Artinya kan di pasar milik pemerintah  juga tidak boleh,” kata Juana kepada GATRA. Pasar Badung memang punya pemerintah, bukan swasta.

Dalam pertemuan tersebut, awlanya Fredi Darmawan ngotot. Sebab, menurutnya, kampanye PAN tidak dilakukan dengan orasi tapi hanya membagi brosur. “Kami juga sambil berbelanja,” kata laki-laki kelahiran Padang, Sumatra Barat itu. Ketika akhirnya menerima, Fredi mengharapkan Panwaslu bisa bertindak adil.

Penghentian kampanye parpol di Pasar Badung juga sebelumnya telah dilakukan Panwaslu Bali terhadap Partai Bulan Bintang Jumat pekan ini. PBB dipimpin salah satu calegnya Farida Zahra juga membagi-bagi brosur kepada pedagang dan pengunjung pasar lainnya.

Oleh Direktur Pasar Badung I Wayan Darsa, kampanye tersebut kemudian dihentikan karena mereka belum mendapatkan ijin. Farida Zahra dan kader PBB lainnya ngotot mereka telah mendapatkan ijin dari Polda Bali. Padahal surat dari Polda tersebut hanya permakluman. Berbeda dengan PAN yang menerima penghentian, pengurus DPD PBB Bali hingga saat ini masih mempermasalahkan. “Padahal mereka juga salah,” kata Juana.

Hingga Selasa pekan ini, beberapa pelanggaran kecil lain juga terjadia di Bali dalam masa kampanye. Karena itu pada Senin kemarin, KPU Bali akhirnya mengirimkan peringatan tertulis kepada tujuh parpol yang melakukan pelanggaran kampanye. Ketujuh parpol tersebut adalah PDI Perjuangan (PDI Perjuangan), PNI Marhaenisme, PNBK, Partai Golkar, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pelanggaran terbanyak dilakukan PDI Perjuangan yaitu mengenai pemasangan atribut parpol, pelanggaran lalu lintas, melibatkan anak di bawah umur dalam kampanye, dan ada jurkam pejabat tanpa cuti di Kabupaten Badung.

Anggota KPU Bali, Riniti Rahayu menolak mengatakan nama pejabat dimaksud dengan alasan surat keputusan peringatan ini belum ditanda tangani Ketua KPU. Kecuali PBB, kelima parpol lainnya juga melakukan pelanggaran seputar atribut, lalu lintas, dan pelibatan anak di bawah umur. Sementara PBB diberikan peringatan karena melakukan kampanye di pasar tanpa ijin.

Surat peringatan ini diberikan setelah KPU melakukan rapat pleno. “Mereka diminta tidak mengulanginya pada putaran kampanye kedua,” kata Riniti. Riniti mengakui sulit menertibkan parpol agar mematuhi SK KPU No 701 Tahun 2003 tentang Kampanye. Pelanggaran yang sama juga dicatat Panwaslu yang kemudian diteruskan ke KPU dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Bali.

Sayangnya, baik KPU maupun Panwaslu terkesan tidak berani menindak pelaku money politic. Dalam kampanye Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di Buleleng Selasa pekan ini pun, terlihat jelas pengurus PKPB Bali membagi-bagi uang kepada massa.

GATRA melihat sendiri di sekretariat DPC PKPB Buleleng, beberapa pengurus membagikan dua gepok uang seratus ribuan kepada salah seorang pemimpin massa. Setelah itu penerima uang pergi dan menghilang di tengah ribuan massa. Tidak sedikit juga massa yang berbincang dengan kawannya soal belum diterimanya uang dari PKPB.

Toh, ketika dikonfirmasi, I Wayan Juana menjawab santai, “Itu kan uang transportasi untuk massa partai.” Menurut Ketua Panwaslu Bali ini, tidak ada batasan yang jelas tentang money politic. Kalau tidak ada kesepakatan tertulis, katanya, maka pemberian tersebut tidak termasuk money politic.

Maka, hingga saat ini Panwaslu dan KPU Bali “hanya” berani menindak pelanggaran semacam pemasangan atribut parpol tersebut. Pelanggaran pemasangan atribut memang dominan dilakukan parpol.

Dalam pantauan GATRA, saat ini Denpasar semakin hari semakin terlihat sumpek dengan berbagai atribut yang dipasang sembarangan oleh parpol maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali. Pamflet ditempel sembarangan di pohon-pohon, marka jalan, tiang listrik, dan kotak telepon umum. Beberapa pohon bahkan terlihat merangas tanpa daun karena bendera-bendera parpol dipasang di puncak pohon. [#]

Kampanye SBY di Bali

Mendung dan rintik hujan turun perlahan di Lapangan Kapten Japa, Denpasar Timur Minggu siang (14/3) kemarin. Lapangan yang masuk wilayah Denpasar Timur itu becek dengan tanah lengket kekuningan. Air menggenang di beberapa bagian lapangan. Toh, sekitar lima ribu massa itu tetap berdiri saling merapat. Mereka meneriakkan singkatan nama Susilo Bambang Yudhoyono. “SBY! SBY! SBY!”

Orang yang namanya diteriak-teriakkan kemudian berdiri dari kursi biru tempat duduknya. Dia melambaikan tangannya ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Serentak ribuan massa mengangkat tangan di atas kepala, tetap meneriakkan, “SBY! SBY! SBY!”. Gerimis masih turun, tanah semakin becek, dan noda lumpur membekas di kaki-kaki ribuan massa itu.

Continue reading “Kampanye SBY di Bali”

Bayarlah Visa Begitu Tiba

Meski diwarnai kekhawatiran kalangan pariwisata, Visa on Arrival akhirnya diterapkan pemerintah. Sebagian besar turis tidak keberatan selama jelas informasinya.

Senin, 2 Februari 2004 siang di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Bali lalu beberapa turis yang baru turun dari pesawat terlihat bengong. Sebab kedatangan mereka “disambut” kunjungan Ketua DPRD Bali IBP Wesnawa, Kepala Dinas Pariwisata Bali Gede Nurjaya, Kepala Cabang Bandara Ngurah Rai IGM Dhordhy, Kepala Cabang Imigrasi I Gede Widhiarta, serta puluhan pejabat lainnya.

Hari itu merupakan hari kedua pelaksanaan Visa on Arrival (VoA). Para pejabat itu mengecek langsung bagaimana pelaksanaan VoA tersebut. Ketua DPRD misalnya melihat ke beberapa loket di tempat penarikan sedangkan Kepala Dinas Pariwisata bertanya ke beberapa turis.

Sejak 1 Februari pukul pemerintah Indonesia memang mulai memberlakukan VoA tersebut untuk wisatawan mancanegara kecuali dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina, Vietnam, Hongkong, Makao, Maroko, Peru, dan Chile. Besarnya VoA tersebut US$ 10 untuk mereka yang tinggal 1-3 hari dan US$ 25 bagi mereka yang tinggal 4-30 hari. Untuk mereka yang tinggal lebih dari 30 hari akan diberikan denda US$ 20 per hari.

Pemberlakukan VoA tersebut tetap dilakukan pemerintahdi tengah gencarnya protes pihak pariwisata. Alasan yang disampaikan pelaku wisata tersebut diantaranya karena kondisi pariwisata Indonesia yang belum sepeuhnya pulih akibat bom Bali, Perang Irak, maupun penyakit radang saluran pernafasan akut (SARS). Karena itu, pemberlakukan VoA dianggap bisa memperlemah daya jual pariwisata Indonesia.

Toh, kebijakan itu sudah diterapkan sejak awal Februari lalu. Di Indonesia, Bandara Ngurah Rai merupakan salah satu tempat yang dipergunakan untuk penerapan VoA tersebut. Sejak Minggu lalu itu pun turis asing harus membayar di terminal kedatangan. Di Bandara Ngurah Rai Bali, loket itu terbagi di dua tempat yaitu pintu kedatangan 7 dan 8. Total ada 10 loket untuk imigrasi dan empat loket untuk pembayaran (bank) dalam hal ini adalah BNI.

Tiap turis terlebih dahulu membayar visa tersebut sesuai berapa lama dia akan tinggal kemudian mereka mendapatkan semacam kuitansi pembayaran, merah untuk yang US$ 25 dan hijau untuk US$ 10. Tanda lunas visa itu kemudian diperlihatkan kepada petugas di loket imigrasi yang akan mencocokkan biodata turis itu dengan paspor. Setelah itu, turis tersebut baru mendapat stiker telah membayar visa dari perugas imigrasi yang ditempel di paspor.

Di Bandara Ngurah Rai, 42 penumpang pesaat GA 711 dari Darwin yang mendarat pada pukul 09.45 wita merupakan turis pertama yang mendapat pelayanan VoA. Setelah itu, ratusan turis lain dari Australia, Jerman, Inggris, Taiwan, Jepang, maupun negara lain pun menyusul.

Dalam pantauan GATRA, beberapa turis masih belum tahu dengan adanya pemberlakukan VoA tersebut sehingga mereka tetap nyelonong ketika sudah dikasi tahu petugas. Pada hari pertama pelaksanaan VoA, setidaknya ada 1.800 turis yang harus membayar. Menurut Kacab Bandara Ngurah Rai IGM Dhordy, jumlah itu tidak jauh berbeda dengan hari biasanya.

General Manager Garuda Cabang Bali Kriston Rasmanto pun menyatakan hingga hari kedua pelaksanaan VoA tersebut, jumlah penumpang pesawat Garuda dari berbagai negara tujuan Garuda tetap stabil. “Kalau kita melihat pengaruh penerapan visa on arrival itu dalam satu dua hari ini ya belum bisa,” katanya.

Namun Kriston memberikan gambaran, jumlah penumpang Garuda tetap berkisar antara 60-70%. Saat ini, Garuda Indonesia masih melayani penerbangan internasional ke Perth, Melbourne, Sydney, Darwin, Auckland, Tokyo, Osaka, Nagoya, Singapura, dan Kuala Lumpur.

Ketua Bali Tourism Board Putu Antara yang selama ini getol menolak VoA juga mengatakan belum bisa melihat pengaruh pemberlakuan VoA terdahap pariwisata Bali dalam satu minggu ini. Beberapa hotel yang dihubungi GATRA juga menyatakan hal sama. “Namun kami terus memantau bagaimana penerapannya di lapangan,” kata Antara.

Pemantauan itu dilakukan untuk melihat apakah turis dipersulit atau petugas kewalahan dalam melayani visa tersebut. Kadiparda Bali yang baru dilantik Gede Nurjaya juga memberikan komentar sama. “Kita akan evaluasi sambil berjalan,” katanya.

Umumnya turis mengaku tidak mempermasalahkan adanya VoA tersebut. Mat Fagan, 20 tahun, turis asal Melbourne mengaku sudah diberitahu travel agennya di Australia bahwa sejak 1 Februari ini dia harus membayar visa. Maka, ketika sampai di Bali dia tidak kaget dengan penerapan itu. Selain itu, pemberitahuan juga dilakukan di pesawat sesaat sebelum mendarat. “Saya rasa US$ 25 tidak terlalu mahal,” katanya. Mat datang bersama seorang temannya. Mereka akan tinggal di Bali selama dua minggu.

Toh, beberapa turis juga ada yang keberatan. Seorang turis dari Jerman sampai mengumpat-umpat kepada petugas karena tidak mau bayar visa. Turis itu hendak tinggal di Bali selama 40 hari. Kepada GATRA dia mengaku sebelum ke Indonesia dia pernah mendengar adanya isu penerapan VoA. Maka dia menanyakan hal tersebut kepada Konjen RI di Hamburg, tempat dia tinggal.

Oleh petugas di Konjen dikatakan bahwa karena dia berangkat dari Jerman pada tanggal 31 Januari maka dia tidak usah bayar visa. Nyatanya, dia tetap harus bayar US$ 25. Namun hal paling memberatkan baginya adalah karena dia harus membayar denda US$ 20 per hari setelah lewat 30 hari. “Kalau begini, siapa yang mau datang lagi ke Indonesia,” kata laki-laki bertubuh tambun yang beristri owang Indonesia itu. Sayang, dia tidak mau menyebutkan nama.

Kepala Cabang Imigrasi Ngurah Rai Gede Widhiarta mengaku tidak mengerti alasan orang Jerman tersebut. Sebab hal tersebut sudah keputusan menteri. “Kalau informasi di Konjen salah ya bukan berarti dia tidak bayar,” katanya. [#]