Ada istilah baru yang kutahu saat Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Sanur minggu lalu, “jurnalisme tuyul”. Dalam rekomendasinya, AJI meminta agar perusahaan media massa juga tidak meneruskan praktik jurnalisme tuyul ini. Poin ini masuk salah satu bagian selain perlunya semua pihak menjaga kebebasan pers, menolak kriminalisasi pers, dan pentingnya profesionalisme.
Jurnalisme tuyul sebenarnya istilah yang sarkastis, sangat kasar. Istilah ini mengacu pada praktik mempekerjakan orang lain tanpa status yang jelas. Praktik ini biasa terjadi di kalangan wartawan TV. Koresponden atau kontributor tetap di salah satu stasiun TV mengajak orang lain untuk membantunya dalam liputan. Resminya orang yang diajak tersebut disebut stringer.
Menurutku stringer ini mirip wartawan freelance. Bedanya kalau wartawan freelance seperti aku tidak punya hubungan tetap dengan media tempat menulis. Kalau memang lagi males nulis, bisa saja aku tidak menulis untuk media tersebut. Kalau stringer tidak. Mereka bisa diperintah oleh si koresponden sebagai anak buah. Tapi, keberadaan stringer ini tidak diakui oleh stasiun TV bersangkutan. Sebagian TV malah melarang adanya stringer itu.
Karena hasil kerjanya dipakai sementara keberadaannya tidak diakui ini, maka disebutlah para stringer ini sebagai tuyul.
Di Bali, praktik itu pun terjadi. Hampir semua TV nasional punya “tuyul-tuyul” ini. Stasiun TV nasional seperti TV One, ANTV, dan Metro TV punya. Masalahnya, para stringer ini tidak diakui keberadaannya oleh stasiun TV tempat mereka mengirim gambar. Jadi mereka tidak punya identitas sebagai wartawan. “Saya terpaksa membuat identitas palsu untuk stringer saya,” kata Made Mahendra, kontributor TV One di Bali. Identitas tersebut mirip kartu pers pada umumnya namun ditulis sebagai kameramen.
Selain tidak adanya identitas, nama para stringer ini tidak pernah muncul di berita yang tayang di TV. “Itu praktik tidak fair. Bagaimana pun kami kan butuh pengakuan,” kata Yudha Maruta yang pernah bekerja sebagai stringer untuk TPI. Dia bekerja untuk Made Arnawa, kontributor TPI di Bali saat itu.
Dari sisi ketenagakerjaan, posisi stringer ini memang tidak jelas hubungannya dengan media tempat mereka mengirim berita. Namun, Yudha tetap bisa menerima kondisi itu selama pembayaran honor liputannya lancar. Dia mendapat honor per laporan tayang Rp 50.000. Kalau dia sekaligus yang membuat teks, maka nilainya jadi Rp 100.000 per laporan tayang. Kontributor sendiri, mendapat Rp 250.000 per laporan tayang yang kemudian dibagi dengan “tuyul-tuyul”-nya.
Kontributor mengaku mempekerjakan stringer karena volume kerja yang tidak pasti. Ketika pekerjaan sedang banyak, dia butuh teman untuk membagi beban tersebut. “Kalau tidak ada teman, konsekuensinya kehilangan berita,” kata Mahendra. Dia sendiri pernah jadi stringer untuk Indosiar dan Lativi sebelum jadi kontributor tetap TV One.
Pemilihan stringer ini juga memunculkan isu lain soal kualitas hasil liputan. Stringer yang diajak bekerja biasanya tak punya pengalaman jurnalistik sebelumnya. Lebih karena teman si kontributor. Mahendra mengajak temannya, Aris Wiyanto, yang sedang menganggur untuk jadi stringer. Begitu pula kontributor lain.
Berbeda dengan wartawan pada umumnya yang melewati tes, para stringer ini berbeda. Mereka direkrut atas dasar pertemanan. “Makanya kami sendiri yang mengedit gambar dan membuat naskah yang dikirim ke Jakarta,” kata Mahendra.
Tapi soal kualitas pekerjaan sih soal waktu. Jurnalisme itu menurutku soal kebiasaan juga. Makin sering liputan, makin sering pula wartawan mengasah kemampuan. Makanya di Bali pun para tuyul ini bisa naik kelas. Dari semula stringer, mereka lalu jadi koresponden atau kontributor tetap.
Makanya aku kok lebih khawatir soal hubungan kerja dengan stasiun TV tempat mereka kirim gambar. Tanpa pengakuan resmi, maka tuyul-tuyul itu seperti jadi rombongan wartawan liar. Padahal hasil kerja mereka toh dipakai juga..
Leave a Reply