Maka, kami pun bertemu malam itu, di antara ramai halaman depan Robinson, Denpasar. Teman itu tidak jauh berbeda. Terlihat lebih gemuk saja. Aku tidak ingat jelas kebiasaan berpakaian dia sebelumnya. Tapi sekarang terlihat lebih rapi dengan kemeja meski masih celan jeans. Kami lalu ngobrol sebentar sambil nyeruput kopi hangat dan Coca Cola dingin di sana.
“Orang Komunis itu ada di mana-mana,” katanya sambil menghisap Marlboro Menthol. Ehm! Dia merujuk pada dirinya sendiri, mantan aktivis PRD dan kini bekerja sama dengan beberapa jenderal dan tokoh penting negeri ini yang dulu mengejar-ngejar mereka pada zaman Orde Baru.
“Tapi aku kan profesional. Hasil usaha ini juga sebagian untuk biaya kawan-kawan di jalanan,” lanjutnya.
Inilah teman yang mengaku kini jadi anjing di tengah banyak anjing. Dulunya aktivis, wartawan, lalu kini punya usaha sendiri. Usahanya termasuk jenius. Sesuatu yang baru di Indonesia. Dengan dua teman lainnya, satunya bekas pengurus PRD dan satunya pernah belajar soal investigasi, teman itu mendirikan bisnis intelijen swasta.
Di bawah namanya di kartu nama tertulis jabatannya sekarang, Relation Management Director. Jabatan yang keren. Lalu di balik kartu nama itu tertulis usaha-usaha perseroan terbatas (PT) yang didirikannya. Antara lain Business Research and Intelligence, Due Dilligence, Fraud Investigation, Skip Tracing and Asset Tracing, juga Government and Public Relation. “Ya, semacam detektif swastalah,” katanya.
Pekerjaan itu misalnya menelusuri latar belakang saingan bisnis, melacak masa lalu calon mantu, atau bahkan menguntit pasangan kita untuk tahu apakah dia berselingkuh atau tidak. Mirip acara Playboy Kabel di SCTV. *Ah, sudahlah, kok jadi promosiin usaha temanku itu. 🙂
Lama tidak ketemu, obrolan kami pun guyub. Kami melanjutkan obrolan itu di lesehan asik di dekat Pasar Burung Sanglah Denpasar usai makan nasi kucing. Obrolannya ke sana ke mari. Tapi obrolan paling seru ya soal pekerjaan barunya, yang masih saja terasa aneh bagiku mengingat sikapnya di masa lalu.
Toh, dia juga punya alasan untuk itu. Termasuk perubahan sikapnya soal amplop pada wartawan. Kegiatan media relation sebenarnya baru kali ini dia lakukan. Sebelum itu teman ini lebih banyak menelusuri usaha bisnis saingan klien dan semacamnya. Karena itu dia juga belum punya pengalaman mengurusi wartawan sebagai media relation meski dia lama jadi wartawan.
Pekerjaan baru itu membuatnya berubah sikap soal amplop. Dulu selalu menolak kalau diberi narasumber, tapi kini dia memberikan amplop itu kalau ada wartawan yang minta. Meski mengaku berlawanan dengan hati nurani, dia toh tetap melakukan itu. “Gimana lagi. Itu kan tuntutan klien,” katanya.
Menurutnya, banyaknya amplop itulah yang membuat kampanye gaji minimal wartawan selalu gagal. “Bagaimana wartawan mau merespon tuntutan itu kalau mereka sudah mapan karena amplop,” katanya.
Dia memberi contoh praktik amplop di kalangan wartawan Jakarta. Besarnya amplop untuk wartawan di Jakarta antara Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Ambil rata-rata berarti Rp 300 ribu. Itu amplop untuk kegiatan kecil, semacam jumpa pers. Pemberian amplop ini juga dengan gaya standar, uang dimasukkan ke amplop lalu dibagi setelah jumpa pers usai atau dimasukkan di press kit alias materi press release.
Dengan cara ini, dalam sebulan wartawan bisa dapat amplop yang nilainya setara atau malah lebih dibandingkan dengan gaji mereka sebulan. Karena itu pula kampanye anti-amplop pada wartawan jadi susah kami menangkan.
Tapi, menurut teman itu dan ini sesuatu yang juga sudah jadi rahasia umum, amplop kecil-kecil itu hanya menumpulkan wartawan kecil-kecil sekelas reporter. Untuk mereka yang sudah setingkat redaktur, tentu lain lagi.
Deal untuk wartawan tingkat lebih tinggi, tentu saja nilainya lebih tinggi. Caranya juga tidak jadul dengan pakai amplop tapi, misalnya, transfer. Konsekuensinya juga lebih berat. Sebab biasanya ini untuk kasus-kasus berat.
Contoh paling gres sih Pemred harian terbesar di Indonesia yang baru-baru ini dipecat karena tuduhan main kata dengan Lapindo Brantas Inc, penyebab lumpur neraka di Sidoarjo. Ini isu di kalangan wartawan. Masih sas sus yang belum tentu jelas kebenarannya. Bahwa Pemred itu sekongkol untuk pakai istilah Lumpur Sidoarjo, bukan Lumpur Lapindo, kalau menulis masalah lumpur panas di Sidoarjo tersebut.
Ah, aku malah baru tahu dari temanku itu kalau sampai segitunya. Ternyata pilihan kata alias diksi pun ada harganya. *Geleng-geleng kepala..
Cara lain yang biasa dipakai wartawan setingkat redaktur adalah lewat berita tembak. “Beritaku pun pernah dipakai untuk nembak,” katanya. Jadi media tertentu menulis sangat galak untuk sebuah kasus besar. Lalu, diam-diam di belakang, bos besar media itu main iklan sama perusahaan yang tersangkut kasus. Ketika milyaran rupiah sudah di tangan, maka berita galak itu pun hilang.
Aku ingat, seorang teman redaktur salah satu media lokal juga pernah bilang soal ini. Berita di medianya tentang pelanggaran lingkungan oleh sebuah pusat perbelanjaan di Kuta tiba-tiba hilang setelah muncul iklan satu halaman tentang pusat perbelanjaan yang ditolak warga setempat tersebut.
Begitulah. Ujung-ujungnya memang uang yang berkuasa. Media, redaktur, dan reporter ternyata berada di bawahnya. Inilah pembenaran yang dipakai teman itu.
Dan, dia membuktikannya sendiri di depanku. Teman itu memencet nomor telepon salah satu wartawan yang kukenal. Wartawan ini terkenal suka amplop. Sebelumnya, dia sudah menghubungiku temanku. Memberi petanda bahwa dia minta amplop. Dengan yakin, temanku itu menitipkan pertanyaan pada si wartawan.
Ya Ampun! Bahkan pertanyaan oleh wartawan pun ternyata titipan dari si pemberi uang.
Leave a Reply