Rumah Tulisan

Kerjaanku di Pertemuan Nasional Harm Reduction (PNHR) II di Makassar sudah usai dua hari lalu. Aku sudah di Bali lagi. Sekarang waktunya membuat catatan soal pertemuan nasional tersebut. Itung-itung jadi otokritik atas kerjaan selama di sana.

Namanya kritik, tentu saja berangkat dari sebuah masalah. Ini bukan berarti suka melihat masalah saja. Ada beberapa hal yang layak diapresiasi. Misalnya betapa para pengguna ataupun mantan pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (Napza) terlibat sepenuhnya di kegiatan itu. Salut juga melihat mereka bekerja sampai pagi-pagi untuk mengurus sekitar 600 peserta pertemuan.

Oke. Sekarang waktunya menulis masalah kritik terhadap pertemuan yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional selama lima hari itu. Lima hari itu dua hari untuk Kongres Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPNNI), kemudian ganti nama jadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia. Tiga hari untuk PNHR itu sendiri.

Mulai dulu dari yang ecek-ecek: pekerjaanku.

Pekerjaanku kali ini atas ajakan seorang teman di KPA. Seperti sudah kuduga, kerjaan di sini memang tidak terlalu jelas. Sejak awal tidak ada kejelasan soal apa saja yang harus aku kerjakan, sama siapa saja, bagaimana tanggung jawabnya, dan seterusnya. Maka, pas di sana ya begitu pula.

Aku dan tiga orang lain, dua di antaranya senior banget dalam urusan menulis HIV dan AIDS maupun kesehatan reproduksi. Selain empat orang ini, ada buanyak lagi relawan yang bisa diperbantukan. Tapi tim hebat tanpa aturan yang jelas hanya jadi omong kosong. Begitu pula kami.

Tugas kami hanya membuat media internal selama tiga hari PNHR. Media dalam bentuk newsletter alias kala warta ini terbit tiga kali. Tebalnya cuma empat halaman. Warnanya hitam putih. Makanya jadi kelihatan ecek-ecek banget.

Isinya juga pas-pasan. Selama kegiatan itu, tiap hari ada satu pleno, sekitar 12 diskusi sesi, debat, dan kegiatan kecil lain. Tapi toh tiap hari cuma ada dua sampai tiga kegiatan yang masuk di newsletter itu. Sisanya tulisan opini dari redaksi.

“Kalau hanya gini sih sambil merem juga aku bisa bikin,” kata Amir PR, temanku di Makassar yang sekarang jadi redaktur Tribun Timur. Amir benar. Bikin media empat halaman itu memang sangat gampang. Makanya aku heran kenapa sampai melibatkan begitu banyak orang.

Aku kemudian membandingkan ketika bekerja membantu Joint Convention Ikatan Ahli Pertambangan di Bali November lalu. Hanya dengan tiga orang (dua wartawan dan satu desainer) kami bisa membuat tabloid internal lebih bagus. Desain dan materi tabloid 16 halaman dengan cover full colour itu jauh lebih keren dibanding newsletter di PNHR II Makassar ini.

Lanjut soal materi di kegiatan dengan dana Rp 2,5 milyar tersebut. Dan ini yang lebih penting dibanding kerjaanku sendiri.

Tema PNHR kali ini adalah Saatnya Memanusiakan Pengguna Napza! (dengan tanda seru). Aduh, siapa juga yang bilang penggunca Napza bukan manusia. Tema ini tidak terlalu menarik bagikut. Klise banget..

Dari yang aku lihat dalam beberapa sesi, sebenarnya topik tentang pengorganisasian pengguna Napza mungkin lebih tepat. Sebab perlunya dukungan pada pengorganisasian pengguna Napza ini pula yang muncul sebagai salah satu rekomendasi dari PNHR kali ini.

Di luar tema, pengaturan diskus ini pun acak adut. Ada beberapa tema yang satu sama lain tumpang tindih. Ini sih dari pengalamanku ikut beberapa sesi diskusi, juga dari jadwal yang aku pegang.

Misalnya diskusi bertema keadilan hukum bagi pengguna Napza. Salah satu materi diskusi ini adalah analisis terhadap Undang-undang (UU) Narkotika No 22 tahun 1997. Eh, tenryata kemudian di diskusi dengan tema lain juga ini tetap muncul.

Begitu pula diskusi dengan tema lain. Mislanya soal kelompok rentan, di mana anak-anak juga masuk. Juga perempuan pengguna Napza. Eh, ternyata ada sesi khusus soal anak-anak maupun perempuan.

Kedalaman materi diskusi pun jadi persoalan tersendiri. Masing-masing pembicara cuma punya waktu tak lebih dari 15 menit untuk bicara. Sebab di tiap sesi selama 1,5 jam itu ada empat pembicara. Tiga puluh menit kemudia baru untuk tanya jawab dengan peserta. Maka, jadilah diskusi ya ala kadarnya. Padahal aku bayangkan akan ada keputusan atau rekomendasi penting dari tiap diskusi. Lalu dari situ akan ada perubahan tertentu pada tiap isu. Misalnya kebijakan pemerintah dan semacamnya.

Ada pula diskusi kecil yang seharusnya bisa masuk pleno, sesi dengan peserta yang sampai ratusan. Sebaliknya ada sesi pleno yang seharusnya cukuplah di diskusi kecil, bukan pleno. Layak tidaknya masuk pleno, menurutku, bisa dilihat dari besar kecilnya tema. Serta, tentu saja, bobot pembicara.

Tapi begitulah. Masih banyak catatan untuk PNHR kali ini. Semoga PNHR selanjutnya, rencananya di Bali, akan jauh lebih baik lagi..