Bahkan, Anggota DPR pun Tak Tahu

Kami duduk berenam Sabtu kemarin di Art Cafe Jl Hayam Wuruk Denpasar. dr Oka, Mas Rofiqi, Bodrek, Bunda, Agung, dan Bani. Bli Popo datang ketika diskusi hendak berakhir. Keprihatinan terhadap media di Bali yang mempertemukan kami sore itu.

Tanpa mengecilkan peran media di Bali selama ini, kami mencatat masih ada beberapa masalah terkait kualitas media di Bali. Terutama soal makin hilangnya hak publik di media lokal saat ini.

Suara-suara publik di media massa, kini hanya berganti dengan berita-berita iklan yang tersamar. Berita iklan itu seharusnya terpisah dari berita umum. Tapi ini tidak. Berita iklan, yang tentu saja demi kepentingan pemasang iklan, itulah yang menghiasi media di Bali saat ini.

Maka, tiap hari koran, TV, dan radio pun berhias berita peresmian proyek X, si Anu dapat pawisik sebagai penerus kejayaan Nusantara, dan semua berita yang menyanjung-nyanjung.

Atau kalau bukan berita iklan, maka isinya hanya berita kriminal. Si A membunuh si B, si C tewas karena anu, dan semacamnya.

Iklan tentu saja jadi darah sebuah penerbitan. Nyaris tidak ada media di Indonesia yang bisa menggantungkan hidup dari langganan. Karena itu media harus cari iklan. Tapi, iklan pun punya etika. Tidak boleh dicampur aduk dengan berita. Harus ada batas yang jelas mana iklan mana berita.

Sebab tanpa ada batas yang jelas, konsumen media akan tertipu. “Bahkan anggota DPR pun banyak yang tidak tahu kalau berita bertanda bintang adalah iklan, bukan berita,” kata Mas Rofiqi, wartawan TEMPO di Bali.

Karena prinsip berita iklan yang campur aduk di halaman berita beneran ini, maka makin jauh berkurang jatah bagi publik di media. Contohnya adalah prestasi siswa. Adalah tanggung jawab media untuk memuat berita prestasi seorang siswa, dosen, atau siapa pun itu yang memang punya dedikasi.

“Masak orang yang dapat promosi doktor harus bayar untuk masuk koran. Itu kan gak bener,” kurang lebih begitu kata Pak Darma Putra, dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana yang kini tinggal di Brisbane, Australia. Kami chatting sehari sebelum kami bikin diskusi.

Parahnya, selama ini di Bali belum banyak yang peduli masalah ini. Kalau toh tahu, mereka lebih banyak diam. Maka, kami sepakat untuk ketemu lagi Minggu (27/7) nanti untuk ngobrol lagi masalah ini.

Mau ikut?