Heroisme punya wajah berbeda bagi rakyat kecil.
Kali ini, heroisme itu muncul untuk melawan rencana eksploitasi laut tempat mereka mencari makan sehari-hari. Mereka bahkan sudah menyiapkan bom.
“Lebih baik kami mati karena melawan daripada mati karena tenggelam,” kata Daeng Nurdin.
Daeng salah satu nelayan di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Kruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dia termasuk dalam 3.617 nelayan di kawasan sisi timur Pulau Lombok yang akan terkena dampak jika laut mereka dikeruk pasirnya untuk bahan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Ada 14.468 jiwa meliputi tiga kecamatan di kawasan ini.
Tanjung Luar, desa di mana Daeng tinggal, menghadap Selat Alas, selat yang diapit Pulau Lombok di bagian barat dan Pulau Sumbawa di sisi timur. Semua warga di desa ini menggantungkan hidupnya dari laut. Seratus persen pekerja di desa ini adalah nelayan.
“Bahkan sebelum lahir kami sudah jadi nelayan seperti mereka,” kata Taufik Hidayat, nelayan lain sambil menunjuk anak-anak sedang mandi di laut.
Sore itu, laut berombak. Perahu yang ditambatkan di laut bergoyang-goyang karena ombak berdatangan. Angin cukup kencang. Toh, lima anak SD asyik berenang dan berkejaran di pantai.
“Untuk merekalah kami akan terus melawan,” Daeng Nurdin menambahkan.
Aku menemui mereka Rabu sore pekan lalu, liputan untuk Mongabay tentang perlawanan warga terhadap rencana pengerukan pasir di desa mereka. Selain di Tanjung Luar, aku juga bertemu nelayan di Labuhan Haji dan Ketapang Raya. Mereka termasuk dari 10 desa yang akan kena dampak jika Selat Alas jadi dikeruk.
Nelayan di tiga desa ini menyatakan hal yang sama. Mereka semua tidak mau laut tempat mereka menggantungkan harus dikeruk.
Sejak akhir tahun lalu, penolakan mereka terus menguat. Daeng Nurdin salah satu yang bergerak dan bergerilya sejak awal menolak rencana pengerukan pasir di Selat Alas.
Rencana pengerukan itu datang dari PT Dinamika Atria Raya (DAR) dan PT Tirta Wahana Bali International (TWBI). Keduanya bekerja sama untuk mengeruk pasir dari Selat Alas seluas 1.000 hektar. Pasir laut sebanyak 30 juta kubik itu akan dikeruk selama dua tahun dan diangkut ke Teluk Benoa, Bali.
Pengerukan itu memang terkait rencana PT TWBI untuk membangun pulau-pulau baru di Bali selatan seluas 700 hektar.
Aneh memang negara ini, mengizinkan pengerukan laut untuk menguruk teluk. Lebih aneh lagi karena demi pembangunan di Bali selatan yang sudah begitu maju, Negara mengizinkan pengerukan di pantai Lombok Timur yang termasuk miskin ini.
Jika pengurukan dan pengerukan itu terjadi, maka nelayan-nelayan miskin di Lombok Timur akan miskin sementara para investor rakus akan makin kaya.
Maka, tidak ada pilihan bagi nelayan-nelayan di Labuhan Haji, Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan sekitarnya selain melawan. Berbeda dengan di Bali yang makin gegap gempita, perlawanan di sini memang terasa lebih senyap. Sunyi. Mungkin karena karakter warga dan gerakannya juga.
Toh, bukan berarti mereka hanya diam. Bersama para penggerak dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lombok Timur, Walhi NTB, dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), nelayan-nelayan itu bergerilya. Bergerak dari desa ke desa untuk menghidupkan perlawanan.
Mereka sudah dua kali aksi pada Januari 2016 dan awal Mei lalu. Ada 6.000-an peserta aksi berdemonstrasi di Selong, ibu kota Lombok Timur maupun di Mataram, ibu kota NTB. Saat aksi pertama, mereka bahkan menjadi korban kekerasan polisi.
Ketika perlawanan terus dilakukan, negara toh tetap budek. Izin pengerukan sudah dikeluarkan. Tinggal menunggu waktu untuk dilakukan. Maka, jalan terakhir bagi mereka adalah kekerasan. Apalagi mereka berpengalaman membuat bom-bom lempar yang dulu digunakan untuk mencari ikan namun sekarang sudah ditinggalkan.
Dengan santai, mereka pun bilang. “Kasih tahu teman-teman di Bali. Tenang saja. Kalau sampai reklamasi jadi dilakukan dan laut kami dikeruk pasirnya, kami akan bom kapal pengeruknya..”
0 Comments