Sesat Pikir Menteri Urusan Blokir

Menteri jagonya cuma blokir ketika koneksi internet tetap saja fakir.

Dengan alasan menolak pornografi, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengancam akan memblokir Blackberry (BB) di Indonesia. Ancaman Menkominfo tersebut sebagaimana ditulis berbagai media, seperti vivanews.com, tempointeraktif.com, maupun akun twitternya sendiri. Banyak alasan yang disebut Menteri. Selain hitung-hitungan bisnis dan nasionalisme, salah satu yang tetap dia sebut adalah alasan blokir ini karena BB tidak mau memblokir situs porno di dalamnya.

Aku tak terlalu tahu urusan teknis, bisnis, apalagi nasionalisme dalam urusan blokir ini. Maka aku tak akan memperdebatkannya. Aku cuma masih tak mengerti kenapa (lagi-lagi) urusan pornografi membuat Pak Menteri ini begitu paranoid. Maka, menteri satu ini tak terdengar program maupun kerjanya mengurus komunikasi dan informasi di negeri ini selain urusan blokir situs porno itu tadi.

Program blokir situs porno ini selalu dia banggakan, termasuk dalam kicauan-kicauannya.

Urusan pornografi itu memang sangat bisa diperdebatkan. Kalau aku sendiri merasa bahwa mengatasi masalah ini bukanlah dengan memblokirnya sama sekali. Banyak contoh bahwa di negara yang membebaskan urusan pornografi pun sangat sedikit kasus pelecehan seksualnya. Paling tidak itu terjadi di Belanda.

Sebaliknya, di negara di mana seks sangat dibatasi justru banyak terjadi pemerkosaan. Maka, pertanyaan mendasarnya: apakah pornografi memang berbahaya? Bagiku tidak.

Aku lebih percaya bahwa mendidik pengguna internet, termasuk pengakses situs porno, lebih penting daripada melarang mereka membuka situs mesum. Pendidikan ini bisa tentang seks, bisa juga tentang perlunya mengakses hal-hal lain selain situs-situs porno itu.

Karena itu, memblokir situs porno bukan hal terpenting yang harus dikerjakan Menkominfo. Mendidik pengguna internet alias internet literacy, seperti dilakukan kawan-kawan Internet Sehat jauh lebih penting dibanding memblokir situs porno. Kalau pengguna sudah cerdas, pemerintah tak perlu cemas.

Setelah pengguna tahu bahwa internet menyediakan banyak hal menarik selain situs porno, tugas pemerintah selanjutnya adalah menyediakan jaringan internet yang memadai. Urusan ini, aku tak pernah mendengarnya sama sekali. Dulu, ada ambisi besar bernama Ring Palapa untuk mengatasi kesenjangan jaringan antara Jawa dengan luar Jawa, terutama Indonesia Timur. Tapi tak jelas juntrungannya.

Karena tak memadainya koneksi internet ini, maka program atau kegiatan internet literacy oleh warga ini justru terhambat. Aku sendiri tak terhitung berapa kali mengalaminya.

Kegiatan pelatihan internet ini selalu jadi hal menyebalkan karena parahnya koneksi internet di negeri ini. Tidak usahlah ngomong tentang kecepatan, ketersediaan sajalah dulu. Ini masih payah, apalagi di kawasan Indonesia Timur.

Ketika kasih pelatihan internet untuk penggiat LSM di Kabupaten Timor Tengah Utara akhir 2009 lalu, misalnya, internet di sana lambatnya setengah mati. Begitu juga ketika pelatihan blog di Bali. Terakhir, ketika kasih pelatihan internet di Makassar akhir tahun lalu.

Tiap kali kasih pelatihan tentang internet, masalah sama selalu kami hadapi: koneksi lambat atau bahkan macet sama sekali!

Ironisnya, ketika kelompok masyarakat sipil ini rajin kasih pelatihan tentang internet, kami justru tak pernah mendengar sama sekali pemerintah melakukannya. Bandingkan, misalnya, dengan masyarakat sipil, misalnya Pesta Blogger, Obrolan Langsat, Internet Sehat, dan lain-lain yang menggunakan internet dan jejaring sosial untuk mendidik pengguna internet ini.

Sebaliknya, aku hampir tak mendengar langkah serupa oleh departemen yang mengurusi internet ini. Lha, bagaimana bisa kerjanya benar kalau menterinya cuma jago blokir dan bikin kontroversi.

Foto: tcaltech.com

5 Comments
  • Cahya
    January 12, 2011

    Mestinya Pak Menteri diundang kalau BBC lagi siaran radio dulu, biar tahu bagaimana suka dukanya mendidik masyarakat langsung tentang Internet Sehat di masyrakat.

    ReplyReply

    [Reply]

  • mo
    January 19, 2011

    ya, ton. internet di tempatku ini (padahal jakkarta loh) lelet bangeeeeeeet…..! Itu menteri suruh ke laut aja..!

    ReplyReply

    [Reply]

  • imadewira
    January 20, 2011

    Saya no komen deh sama menteri yang satu ini, otaknya entah ditaruh dimana.

    ReplyReply

    [Reply]

  • imsuryawan
    January 21, 2011

    Mungkin nama kementriannya perlu diubah bli. Kementrian Urusan Komunikasi dan Informasi yang Berkaitan dengan Kegiatan Anti Pornografi dan Pornoaksi. Hehehehehe…

    ReplyReply

    [Reply]

  • r10
    January 24, 2011

    Saya mendukung pemblokiran pornografi dan tidak setuju dengan tulisan ini:

    “Banyak contoh bahwa di negara yang membebaskan urusan pornografi pun sangat sedikit kasus pelecehan seksualnya. Paling tidak itu terjadi di Belanda”

    Yang namanya pornografi itu harus diperangi, sama dengan kejahatan lainnya yang harus diperangi (agama saya mengajari hal ini)

    Kesan saya setelah membaca tulisan mas, negara kita tidak bisa “hidup” tanpa pornografi, jadi demi atas nama kebebasan pornografi harus “dihidupkan”, kalau begitu kejahatan lainnya seperti korupsi juga harus dibiarkan? Enak saja!

    Pornografi, korupsi dan kejahatan lainnya juga harus diperangi!

    ReplyReply

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *