Menjaga Bara Kelompok Sipil Pulau Dewata

2 , , Permalink 0

Ada diskusi menarik hari ini dengan teman-teman aktivis LSM di Bali.

Diskusi ini diadakan Yayasan Manikaya Kauci (YMK) yang berulang tahun ke-21. Mengaca pada umurnya, maka YMK ini salah satu organisasi non-pemerintah di Bali yang lahir ketika Soeharto dan Orde Baru masih jaya-jayanya, tahun 1992.

Pada saat itu, setiap suara berbeda dengan Orde Baru dengan mudah akan dibungkam melalui berbagai cara. Karena itu, sekecil apa pun gerakan tersebut, mereka yang bisa menghidupkan api perlawanan pada saat itu pasti orang-orang yang berani.

Hari ini, sebagian pendiri, pengurus, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut bertemu dalam diskusi di kantor YMK di daerah Jalan Noja Gatsu Timur, Denpasar. Ada sekitar 20 orang meskipun ya orangnya itu lagi, itu lagi. Hanya satu dua wajah baru yang aku kenal. Sisanya stok lama semua.

Kami lesehan menikmati kacang dan ubi rebus sambil ngobrol tema yang lumayan serius, “Ke mana arah gerakan masyarakat sipil Bali ke depan?”

Pertanyaan itu berangkat dari situasi gerakan masyarakat sipil, tak hanya LSM tapi juga mahasiswa, yang makin kehilangan orientasi setelah jatuhnya Soeharto 15 tahun silam. Kalau dulu, ketika Orde Baru masih sangat represif, kan tujuannya sangat jelas, melawan Negara.

Tapi, ketika iklim sudah sangat berubah, ketika media sangat bebas memberitakan apa saja, ketika tiap orang bebas bersuara, siapa lagi yang mau dilawan? Di mana posisi gerakan-gerakan masyarakat sipil ini ketika peran-peran mereka pada dulu kini juga sudah dilakukan kelompok lain?

Ada empat narasumber yang sebenarnya diundang YMK untuk ikut diskusi, Gede Palguna (mantan hakim di Mahkamah Konstitusi), Nyoman Mardika (komisioner Komisi Penyiaran Indonesia), Roberto Hutabarat (aktivis 1998 yang juga mantan pekerja The Asia Foundation), dan eng ing eng, Nyoman Sukrawan (calon wakil gubernur Bali yang maju lewat PDI Perjuangan bersama Puspayoga).

Ketika aku di sana sih cuma dua yang hadir, Mardika dan Robert. Palguna belum datang karena masih ngajar. Pak Pal, begitu biasa dipanggil, juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud). Lalu pak calon wakil gubernur, konon lagi ke Jakarta untuk konsolidasi menjelang pemilihan gubernur Mei nanti.

Berikut sebagian pembicaraan dari diskusi yang dipandu Muammar Qadafi tersebut.

Mardika memberikan semacam pengantar. Salah satu pesan penting yang aku tangkap dari dia adalah, mari gunakan lembaga-lembaga ad hoc saat ini sebagai jalur untuk mendorong perubahan. Lembaga ad hoc ini, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Daerah, Ombudsman, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan semacamnya.

Aku catat, memang banyak juga “alumni” LSM di Bali yang masuk lembaga semacam ini. Sekadar contoh, selain Mardika sendiri juga ada Made Nurbawa, mantan Ketua Walhi dan pendiri Lembaga Informasi dan Advokasi Masyarakat Sipil (LIMAS) Bali yang kini jadi komisioner KPI Bali. Ada pula Ni Nyoman Sri Widhianti alias Aik, mantan Ketua Walhi dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali yang kini jadi anggota Ombudsman Bali.

Nama-nama di atas hanya sekadar contoh. Masih ada beberapa teman yang dulunya aktif di LSM juga kini aktif di lembaga adhoc seperti itu. Sejauh mana peran mereka di lembaga-lembaga itu, entahlah. Kadang aku menilai teman-teman ini justru lebih lincah ketika di luar pagar daripada masuk ke dalam sistem.

Usai Mardika bicara, giliran Robert. Menurutku, Robert ini, termasuk salah satu peletak pijakan dan keberanian mahasiswa di Bali pada 1990-an untuk melawan Orde Baru. Namun, di diskusi ini, Robert malah tak berbicara tentang ke mana sebaiknya gerakan masyarakat sipil Bali saat ini. Robert lebih banyak semacam menyampaikan testimoni tentang bagaimana YMK memberikan “advokasi roh”, begitu istilah dia, bagi para aktivis di Bali saat itu, termasuk dia sendiri.

Seperti juga situasi gerakan masyarakat sipil di Bali saat ini, awalnya diskusi ini juga mengambang tak jelas mau ke mana. Hanya ke sana ke mari dan sibuk berwacana. Tapi, setidaknya, diskusi itu menarik juga untuk berkomentar tentang bagaimana gerakan masyarakat sipil di Bali saat ini.

Komentar ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi berinteraksi, dan sesekali terlibat, dengan mereka selama ini.

Biar tidak terlalu luas, menurutku sih, pertanyaan tentang gerakan masyatakat sipil di Bali tersebut sebenarnya bisa lebih spesifik membahas tentang gerakan LSM di Bali. Terminologi masyarakat sipil itu terlalu luas batasnya.

Jika melihat konteks lebih luas, sebenarnya situasi gerakan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk Bali, saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat Orde Baru berkuasa. Dalam beberapa kali kesempatan diskusi dengan kawan-kawan aktivis di tingkat regional, Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik, Indonesia selalu jadi contoh sebagai negara dengan demokrasi yang sedang tumbuh. Indikasinya, antara lain, Pemilu yang diikuti langsung oleh rakyat, kebebasan pers dan berekspresi, terus bergeliatnya kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.

Dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, atau Thailand, iklim demokrasi di Indonesia jelas lebih baik. Bali pun tak jauh berbeda.

Tentu saja masih banyak tantangan. Misalnya, masih suburnya kronisme atau malah oligarki di banyak tempat. Juga, yang paling mengkhawatirkan, makin kuatnya kelompok fundamentalisme kanan atas nama agama ataupun etnis.

Namun, boleh dong optimis. Di antara banyak tantangan itu, kelompok masyarakat sipil di negeri ini masih hidup dan menjaga nyala api perlawanannya. Salah satu bukti menarik adalah kompilasi data perlawanan rakyat yang dibuat Anom Astika. Kompilasi ini mengumpulkan perlawanan rakyat tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti Aceh, Jawa, Sulawesi, dan seterusnya dengan berbagai motif.

Makna yang aku tangkap dari kompilasi ini, bara perlawanan di akar rumput itu masih ada. Masih menyala.

Menariknya, ketika bara di akar rumput itu terus hidup, di tingkat kelas menengah juga makin banyak gerakan-gerakan berbasis media sosial. Semoga contoh-contoh ini tidak basi, dukungan terhadap Prita Mulyasari, dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus seabreg-abreg gerakan sosial lain yang menggunakan media sosial sebagai alat penggeraknya.

Di Bali, dalam skala kecil juga ada. Gerakan-gerakan berbasis media sosial itu lahir, menjembatani suara-suara kelas menengah dan membangun kepedulian melintasi apapun, gender, orientasi seks, agama, etnis, kelas ekonomi.

Yap. Tentu ada kritik bahwa gerakan berbasis media sosial di Indonesia terjebak pada click activism atau malah slacktivism alias gerakan sambil bermalas-malasan. Tapi, sejumlah bukti juga menguatkan bahwa gerakan masyarakat sipil ini pun hidup dan memengaruhi.

Karena itulah, menurutku, akan menarik kalau dua poros ini, akar rumput dan kelas menengah, bisa terhubung dan saling mendukung. Ajak kelas menengah untuk peduli, sediakan ruang untuk mereka sambil terus mendidik warga di tingkat akar rumput.

Ini memang bukan pekerjaan mudah. Tapi, membuat perubahan memang tak pernah semudah membalik telapak tangan. Karena itu upaya sekecil apapun harus terus dilakukan.

Btw, itu foto memang sengaja dibuat gak nyambung. Itu Satori pas ikut diskusi. 🙂

2 Comments
  • marcoz
    April 15, 2013

    gerakan itu memang sempet gagap pasca reformasi, karena ada keterbukaan.
    tapi masa itu udah lewat. sekarang musuhnya keliatan lagi kok, karena kekuatan oligarki dah terkonsolidasi. modal sudah menemukan cantelannya.
    ga perlu ada reorientasi lg. gerakan sebenarnya telah menemukan jalurnya

    musuhnya sudah jelas Ton, hanya bedanya pada simbolisasi.
    kalo dulu simbolisasi tunggal, yakni :suharto. kalo sekarang ga bisa simbolisasi konkret ke sosok. tapi simbolisasi nilai
    gitu aja sih.

    jawabannya adalah; susun stratak, lalu gerak. abis gerak evaluasi dan refleksi, susun lagi stratak baru. mestinya dialektika gerakan seperti itu. 🙂

    ReplyReply

    [Reply]

  • Mahayanthi
    May 4, 2013

    Aku tak paham maksud Akar Rumput disini ?? hehe

    ReplyReply

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *