Kendali Privasi di Tangan Kita Sendiri

privasi

Johar Alam seperti menembak tepat pada jantung sasarannya.
KTP itu pelanggaran privasi terbesar yang justru dilegalkan,” kata Ketua Internet Data Center (IDC) Indonesia. Ah, itu jleb banget kalimatnya.

Aku baru tahu dan kemudian sadar. Kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah kadung dianggap bagian sah dari keberadaan seseorang sebagai manusia di Indonesia, ternyata malah merampas privasi kita.

Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga ya. Apa urusannya aku harus memasukkan agama, tanggal lahir, status perkawinan, dan seterusnya di KTP. Tidakkah semua data itu sebaiknya hanya tersimpan di sebuah tempat dan bisa diakses orang tertentu saja?

Tidak perlu ada di sebuah kartu yang bisa dengan mudah dibaca orang lain tanpa wewenang padahal menyangkut hal-hal amat personal.

Gara-gara pernyataan Johar itu, aku kemudian Googling sekilas. Ternyata benar. Tak semua negara mewajibkan warganya memiliki KTP. Dari lebih dari 196 negara di dunia, ada 100 negara yang mewajibkan warganya memiliki kartu identitas.

Negara-negara maju seperti Australia, Amerika, dan Inggris justru tidak mewajibkan penduduknya memiliki KTP. Tapi, bentuk lain kartu identitas sih macam-macam. Sebagian besar berupa surat izin mengemudi, hal yang terkait dengan publik.

KTP menjadi contoh bagaimana hal-hal personal sudah biasa dikonsumsi publik atau orang lain yang tak berkepentingan. Dan, kita kemudian begitu saja menerimanya.

Di dunia maya, lebih banyak lagi hal-hal personal yang sengaja diumbar. Ada yang dengan sengaja kita lakukan sendiri, ada pula yang dilakukan negara dan korporasi tanpa kita sadari.

Dengan agak satire, bahkan urusan warna celana dalam sekalipun diumbar di media sosial.

KTP dan celana dalam itu termasuk isu yang kami diskusikan di Jakarta kemarin. Topik resmi diskusinya sih “Melindungi Hak Privasi Setiap Warga dari Praktik Penyadapan”. Pelaksananya SAFENET, ICT Watch, IDC Indonesia, dan Engage Media. Ada 50-an peserta hadir di Gedung Data Center Jakarta tersebut.

Selain Johar, pembicara lain adalah Ade Fadli (SAFENET), Dhyta Caturani (Engage Media), Asep Komaruddin (LBH Pers), dan Indri Saptaningrum (ELSAM).

Latar belakang berbeda memperkaya informasi dan perspektif topik diskusi kali ini. Misalnya tentang batasan privasi itu sendiri.

Belum ada standar baku tentang privasi di Indonesia. Bagi kita privasi, bagi orang lain mungkin bukan. Tiap orang punya standar masing-masing. Tapi, bagiku sih tetap ada batasan.

Menurutku sendiri sih hal-hal personal yang tak perlu diketahui orang lain termasuk privasi. Contoh-contoh sederhana misalnya apa saja website yang kita buka, percakapan di email, gaji per bulan, dan seterusnya.

Toh, sekarang, hal-hal personal itu sering kali dilanggar. Entah oleh negara, oleh korporasi, atau oleh kita sendiri.

Kasus pelanggaran privasi oleh negara, tepatnya Amerika Serikat, misalnya dibuka oleh bekas pegawai perusahaan telekomunikasi yang bekerja untuk NSA, Edward Snowden.

Pelanggaran oleh korporasi, misalnya, ketika aktivis kebebasan berekspresi di Kanada menemukan bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi Indonesia ternyata memasang penyadap di layanannya.

Tapi, pelanggaran paling banyak, seperti dikatakan Dhyta, justru pengguna itu sendiri. Contohnya banyak banget. Mengunggah wajah anak kita sesuka-sukanya, menyebarkan alamat rumah kita ke berbagai media, sampai contoh satire itu tadi, mengumumkan apa warna celana dalam kita.

Untuk melindungi privasi ini, tergantung siapa pelanggarnya. Jika oleh negara atau korporasi, aturan jawabannya. Jika oleh kita sendiri, maka jawabannya adalah kesadaran personal.

Di antara semua solusi itu, tiap pengguna internet sendiri yang menjadi kunci. Bisa lewat aplikasi tertentu yang menyamarkan identitas. Bisa dengan membatasi diri untuk tidak sembarangan mengumbar urusan personal.

Karena itulah, sebenarnya, kita sendiri yang bisa menentukan sejauh mana kita mau melindungi privasi kita sendiri.

1 Comment
  • Agung Pushandaka
    July 2, 2015

    Setuju. Privasi itu kita yang tentuin, kecuali yang KTP. Ga punya KTP ada sanksinya jhe. Kalo ga bisa dihapus, paling ga data2 di KTP bisa dikurangi lagi terutama yang publik ga perlu tau.

    ReplyReply

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *