Kegagapan ala Orang Viet di Selatan

3 , , Permalink 0

Dari jendela Thai Airways, ironi itu terlihat.

Di bawah sana, dari pesawat yang membawa kami dari Bangkok, Thailand ke Hanoi, Vietnam rumah-rumah terlihat menjulang tinggi. Di Bali, tinggi rumah rata-rata tak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Tapi di Vietnam tidak. Rumah atau gedung tingginya sekitar 15-20 meter.

Dari jendela yang sama menjelang pesawat mendarat di Noi Bai Hanoi, terlihat pembangunan jalan tol ataupun gedung-gedung. Selain para pekerja, mesin penderek (crane) bisa menjadi penanda betapa Vietnam sekarang sedang menggeliat dalam pembangunan.

Namun, rumah-rumah menjulang tinggi dan mesin penderek adalah dua hal yang bertolak belakang. Inilah yang menyambutku ketika tiba di Vietnam hari ini.

Selamat datang di Republik Sosialis Vietnam. Secara sederhana, sosialisme adalah gabungan antara komunisme dan kapitalisme. Partai penguasa dan satu-satunya di negeri ini adalah Partai Komunis. Lambangnya palu arit. Namun, negeri ini juga membuka kepada kapitalisme, di mana pasar berkuasa.

Karena sosialisme, maka segala sumber daya dikuasai negara. Termasuk tanah-tanah di sini. Warga hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Itu pun sangat terbatas. Ukurannya hanya sekitar 5 x 10 meter persegi.

Tanpa hak milik, rakyat Vietnam harus rela kapan saja tanahnya dirampas negara. Indonesia mungkin serupa tapi setidaknya di sana ada hak milik. Kalau di sini kan hanya hak pakai.

Dengan lahan sangat terbatas, maka bentuk rumah pun terlihat sempit dan tinggi. Langsing. Rumah-rumah ini berada di kanan kiri jalan ketika aku dalam perjalanan dari Bandara Noi Bai ke Old Quarter, di mana aku akan menginap selama 10 hari ke depan.

Bukan cuma rumah yang bentuknya sempit dan tinggi. Kantor, bengkel, hotel, dan bangunan pribadi lain pun sama. Namun, gedung pemerintah atau sekolah sih ukurannya masih biasa, layaknya rata-rata di Indonesia.

Gila
Ironisnya, ketika rata-rata rumah sangat sempit, pembangunan besar-besaran justru sedang dilakukan di negeri ini. Sejak menerapkan perubahan yang disebut Doi Moi pada tahun 1986, artinya perbaikan, maka negeri ini pun menerima modal asing. Perusahaan swasta diizinkan untuk beroperasi di negeri berpenduduk sekitar 86 juta ini.

Vietnam pun menerima kapitalisme, hal yang semula terlarang di negeri ini, setelah kebijakan Doi Moi pada 1986 tersebut. Banyak perubahan. Kepemilikan oleh swasta diperbolehkan di bidang pertanian, perdagangan, dan industri.

Lalu, negeri yang berarti “orang-orang Viet di daerah selatan” ini pun bergerak maju setelah itu. Kurang dari 15 tahun setelah kebijakan Doi Moi, negara masuk sebagai salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat di dunia.

Jalan tol mulus. Koneksi internet cepat. Pusat-pusat bisnis megah. Semua menjadi penanda betapa negara ini sedang menikmati kue kapitalisme yang semula mereka haramkan.

Namun, mungkin serupa kota-kota besar lainnya di Indonesia, negara masih agak gagap saat menghadapi perubahan ini. Kendaraan pribadi, seperti motor dan mobil, menyemut ketika angkutan umum masih sangat susah. Jalan-jalan di Hanoi, ibu kota Vietnam pun penuh oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Di antara padatnya lalu lintas itulah para pengendara dengan cueknya menerobos jalan, ngebel seenaknya, berhenti semaunya. Krodit. Kacau balau.

Seorang teman dari Belgia yang tinggal selama sekitar dua tahun di Vietnam pernah bercerita bahwa padatnya lalu lintas di Bali selatan tak ada apa-apanya dibandingkan Hanoi. Semula aku tak percaya.

Ketika melihat dan mengalaminya sendiri, barulah aku tahu, lalu lintas Hanoi memang gila. Benar-benar gila..

3 Comments
  • dafhy
    October 9, 2012

    Kalau dengan Jakarta lebih kacau mana mas?

    ReplyReply

    [Reply]

  • Agung Pushandaka
    October 10, 2012

    “Tanpa hak milik, rakyat Vietnam harus rela kapan saja tanahnya dirampas negara.”

    Kata “dirampas” sepertinya ndak pas, sebab tanah itu kan statusnya milik negara. Jadi saat dibutuhkan negara, negara bisa menguasai kembali tanah tersebut yang sebelumnya dipakai warganya.

    ReplyReply

    [Reply]

  • giewahyudi
    October 13, 2012

    Kalau dibandingkan dengan Bali mungkin agak jauh, tapi kalau dibandingkan sama Jakarta seperti enggak beda jauh.
    Pembangunan sebuah kota memang harus seimbang dengan pembangunan fasilitas umum yang layak untuk tinggal..

    ReplyReply

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *