Referensi tentang jurnalisme warga di Indonesia masih langka.

Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman adalah buku kedua tentang tema jurnalisme warga di Indonesia yang aku baca. Penulis buku ini Pepih Nugraha, wartawan Kompas yang juga pendiri dan pengelola website jurnalisme warga Kompasiana.

Sebelumnya, aku sudah pernah baca Panduan Pewarta Warga yang diterbitkan Combine Resource Institution, Yogyakarta tahun 2011 lalu. Lembaga ini memang mengelola media jurnalisme warga Suara Komunitas selain program pengelolaan informasi lainnya.

Karena buku karya Pepih ini terbit belakangan, cetakan pertama pada Oktober 2012 lalu, maka bisalah dia disebut sebagai pelengkap buku pertama. Jika buku pertama memberikan panduan amat teknis terkait penulisan jurnalisme warga, maka buku kedua lebih banyak bercerita tentang pengalaman dan pandangan tentang jurnalisme warga.

Dalam buku setebal 194 halaman ini, Pepih membahas seluk beluk jurnalisme warga dengan lebih naratif. Tidak terlalu teknis gaya penulisannya.

Struktur buku ini antara lain tentang pengertian jurnalisme warga, bagaimana memulai jurnalisme, hingga rambu-rambu jurnalisme warga. Pepih menulisnya berdasarkan pengalamannya mendirikan dan mengelola Kompasiana selama ini.

Konsekuensi
Salah satu diskusi menarik di buku ini adalah soal pembedaan yang jelas antara jurnalis warga dengan pewarta warga. Ini tak hanya melulu tentang pemilihan diksi tapi juga konsekuensi dan tanggung jawab di baliknya.

Menurut Pepih, para pelapor (bisa penulis, fotografer, ataupun videografer) di media jurnalisme warga tetap tak bisa disebut sebagai jurnalis warga. Mereka pewarta warga. Alasannya, jurnalis itu profesi yang tak bisa dengan serta merta disematkan pada sembarang orang. Untuk bisa menjadi jurnalis, ada pendidikan, kode etik, dan hierarki.

Bagian lain buku Citizen Journalism adalah tentang unsur-unsur jurnalisme warga, bagamana memulai jurnalisme warga, bekal pewarta warga, hingga dosa-dosa besar dalam jurnalisme warga.

Pada dasarnya, menurut Pepih, bekal seseorang menjadi pewarta warga ini tak jauh beda dengan jurnalis profesional. Misalnya harus memiliki kepekaan, bisa menulis, dan seterusnya. Satu hal yang membedakan adalah, pewarta warga ini tak membuat berita karena pamrih imbalan.

Pewarta warga itu bekerja secara sukarela.

Untuk memulai jurnalisme warga, Pepih mengutip Steve Outing, editor Poynter Institute for Media Studies. Ada sebelas lapisan jurnalisme warga. Mulainya bisa dari memberikan komentar, mengajak warga, membuat blog jurnalis, campuran antara blog warga dengan jurnalis, ataupun wiki journalism di mana tiap orang sekaligus bisa jadi editor.

Dosa Besar
Agar bisa menyumbang informasi untuk jurnalisme warga, Pepih memberikan 17 bekal kerja wartawan. Di antaranya adalah adanya naluri, melakukan observasi, memiliki keingintahuan, mengenal berita, menangani berita, bisa mengungkap sesuatu agar jelas, memiliki kepribadian luwes, dan seterusnya.

Pewarta warga juga perlu mengerti dasar-dasar berita, termasuk nilai berita dan unsur-unsur berita.

Di luar urusan dasar tentang bagaimana menjadi pewarta warga itu, Pepih juga memberikan rambu-rambu agar pewarta warga tak melakukan tujuh dosa besar dalam jurnalisme. Di antara tujuh dosa besar dalam jurnalisme tersebut adalah penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, dan eksploitasi seks.

Selain tujuh dosa besar tersebut, ada pula beberapa aksi yang harus dihindari dalam jurnalisme warga. Misalnya trolling (menghasut) dan flaming atau bashing (bermusuhan atau saling menghina). Jika ada orang melakukan trolling ini, abaikan saja mereka. Abaikan. Jangan hiraukan. Jangan terpancing. Mereka akan senewen sendiri.

Dalam buku ini, Pepih juga menjelaskan tentang netiket, kode etik di Internet. Pada dasarnya, dia tak jauh beda dengan etika umumnya. Ingatlah bahwa dunia online itu sama dengan dunia nyata, bagilah ilmu dan keahlian, hormati privasi, dan maafkan jika orang lain berbuat kesalahan.

Narsis
Dengan seluruh topik tersebut, menurutku, buku ini termasuk lengkap sebagai referensi tentang jurnalisme warga. Dia tak hanya sebagai panduan bagi warga yang ingin memulai dan mengelola media jurnalisme warga tapi juga bagi warga yang ingin jadi kontributor di media jurnalisme warga.

Meskipun demikian, masih ada beberapa catatan terhadap buku ini sehingga dia menjadi buku yang tak tuntas membahas jurnalisme warga.

Pertama buku ini terlalu fokus pada Kompasiana, media jurnalisme warga milik Kompas Group. Menurutku, Pepih seharusnya bisa memperluas contoh dengan menyebut beberapa media jurnalisme warga di Indonesia. Tak cuma Kompasiana tapi juga Panyingkul (meskipun kini sudah mati suri), Suara Komunitas, atau, ehm!, BaleBengong.

Kedua, Pepih ini juga narsisnya kebangetan. Contoh-contoh karya yang dimuat di buku ini semuanya tulisan dia sendiri. Padahal pasti bejibun banyaknya artikel di Kompasiana yang bisa jadi contoh karya-karya jurnalisme warga. Cuma ya dia tak melakukan itu.

Catatan ketiga soal masih banyaknya salah ketik dalam buku ini. Kesalah-ketikan ini lumayan mengganggu. Padahal, buku terbitan Kompas gitu lho.

Demikianlah. Semoga selanjutnya akan ada buku tentang jurnalisme warga lain. Tak hanya tentang Suara Komunitas, Kompasiana, tapi lebih menyeluruh tentang perkembangan jurnalisme warga di Indonesia. Yuks kita bikin bersama..

Judul: Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman
Penulis: Pepih Nugraha
Penerbit Buku Kompas, Oktober 2012
ISBN: 978-979-709-669-4
Tebal: xvi + 192 halaman, 14 cm x 21 cm
Harga: Rp 38.000

ASEAN Blogger Festival Solo. Foto punya Anggara Mahendra.

Seorang teman mengirimkan hasil ASEAN Blogger Festival di Solo.

Aku sendiri tidak ikut ke sana. Salah satunya karena tabrakan dengan pekerjaan. Salah lainnya karena biar teman-teman lain yang ikut. Biar tidak elu lagi elu lagi tiap kali ada kopdaran para blogger.

Namun, meskipun tak ikut secara langsung, aku bisa mengikutinya dari kicauan teman-teman blogger yang di sana. Kalau lihat dari kicauan-kicauan tersebut sih, acara ASEAN Blogger Festival masih dengan semangat serupa dua tahun lalu ketika di Bali, menjadi kepanjangan tangan negara-negara anggota perserikatan regional Asia Tenggara ini.

Maka, isinya lebih banyak wisata dan jalan-jalan. Lebih jelas lagi ketika aku mendapatkan kiriman hasil pertemuan tiga hari tersebut seperti di bawah ini.

> Dear ASEAN Bloggers,
>
> We would like to share the outcomes of discussion in the “ASEAN Blogger Action Plan” Breakout session this afternoon. Please kindly share your views on the some points agreed below:
>
> 1. To make an ASEAN Blogger Community (Program 2013-2015) (attached)
>
> 2. To make a public statement titled SOLO SPIRIT 2013 – ABFI (attached)
>
> 3. To establish ASEAN Blogger Community Cambodia chapter and ASEAN Blogger Community Brunei Darussalam chapter.
>
> 4. To hold the next ASEAN Blogger Festival in Brunei Darussalam.
>
> 5. To make http://aseanblogger.com as a main communication channel for ASEAN Blogger
>
> 6. To make http://aseanblogger.com interface design more user friendly.
>
> 7. To give the Admin password of http:// aseanblogger.com for each ASEAN Blogger Community commitee in respective ASEAN Member States (Brunei Darussalam and Cambodia)
>
> 8. To engage other ASEAN social media platform (twitter, facebook, etc) through cooperation and mutual support.
>
> 9. To organize series of ASEAN blogger events such as:
> a. ASEAN Blogger Exchange
> b. ASEAN Blogger Fun Bike day
> c. ASEAN Blogger Campus day
> d. ASEAN Blogger Cooking Class
> e. etc

Maka, tak usahlah berharap soal upaya agar komunitas blogger ini bisa mengadvokasi kebebasan berekspresi dan bersuara bagi blogger di negara-negara represif, seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, dan seterusnya.

ASEAN Blogger lahir bukan untuk menyuarakan suara blogger tapi untuk bikin kegiatan senang-senang, termasuk lomba naik sepeda dan memasak itu.

Ini pengalaman pertama bagiku, wawancara seleksi staf.

Pengalaman pertama kali ini atas permintaan sebuah forum di Makassar. Mereka sedang mencari staf komunikasi lembaga dan minta aku bantu wawancara atas nama tempat aku kerja paruh waktu.

Agak grogi juga pada awalnya. Sebab, dari delapan kandidat yang akan diwawancarai hampir semua sudah senior. Tapi ya modal pede saja akhirnya seharian tadi aku lantjar djaja juga mewawancarai para kandidat, kemudian hanya jadi enam orang, bersama dua pewawancara lain.

Seru juga sih pengalaman mewawancarai calon-calon staf tersebut. Setidaknya aku bisa belajar sekaligus tak hanya tentang bagaimana mewawancarai kandidat staf tapi juga bagaimana menghadapi wawancara seleksi kerja.

Ini hanya tulisan berdasarkan pengalaman kemarin saja.

Tepat Waktu
Bila perlu sih malah lebih awal. Jadi ada waktu untuk persiapan dan tarik napas jika sudah sampai di tempat wawancara. Cuci muka misalnya jika memang muka kucel karena jauhnya perjalanan. Atau main apa kek untuk menenangkan diri jika grogi.

Jika memang perjalanan terancam kena macet, ya diantisipasi dengan berangkat lebih awal. Jangan jadikan macet di jalan sebagai alesyan untuk keterlambatan tiba di tempat wawancara.

Tiba tepat waktu akan memberi nilai lebih. Setidaknya kelihatan disiplin dengan waktu. Lha kalau datang ke tempat wawancara saja sudah telat bagaimana nanti bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya toh?

Pelajari Tempat Kerja
Lucu saja sih ketika ada kandidat yang bertanya balik, “(Calon tempat kerja) ini apa ya, yayasan, perusahaan, atau apa?”. Gedubrak!

Ya aneh bangetlah. Masak sudah kirim lamaran pekerjaan kok tidak tahu tentang calon tempat kerja yang dia lamar?

Jika memang tidak tahu mbok ya tanya Mbah Gugel saja. Kan pasti banyak informasi tentang apa dan bagaimana calon tempat kerja tersebut. Dengan begitu, lebih asyik pula saat diwawancarai. Lebih nyambung.

Jangan Terlalu Nuntut
Tentu saja sah-sah saja si kandidat untuk bertanya. Malah bagus sih menurutku. Tapi ya tanyanya tak usah terlalu banyak dan kesannya malah nuntut banget pada calon tempat kerja.

Pertanyaan yang masuk kategori menuntut ini, misalnya, soal tambahan di luar hak-hak yang biasa didapatkan staf, seperti gaji dan tunjangan lainnya. Atau hal-hal lain yang remeh temeh, misal soal lokasi kantor.

Menurutku sih hal-hal semacam ini bisa kok ditanyakan ketika sudah ada keputusan dari calon tempat kerja bahwa si calon staf sudah diterima. Biasanya kan memang ada diskusi sebelum tanda tangan kontrak kerja. Maka, saat wawancara bertanyalah hal-hal umum saja.

Ringkas Jelas
Ada gitu salah satu kandidat yang ditanya tentang A, jawabannya malah B sampai Z. Nglantur ke mana-mana, tidak nyambung, dan lama. Aku sampai ngantuk dengar jawabannya. Apalagi karena ceritanya sangat personal tentang dirinya.

Kan lebih bagus kalau jawabannya ringkas dan jelas sesuai pertanyaan. Salah satu caranya dengan bikin poin-poin di kertas tentang apa saja yang akan dijawab. Jadi, begitu pewawancara sudah selesai pertanya, kita bisa jawab sesuai yang sudah kita tulis.

Dengan cara ini, selain jawaban bisa ringkas dan jelas juga kita jadi bisa lebih fokus.

Demikianlah komentar dan saran dari pewawancara amatir, bukan profesional. Semoga berguna. *pasang dasi ala bos lembaga konsultasi sumber daya manusia.

Ilustrasi kartun dari sini.

Kata pertama ketika mendapat buku ini adalah, “Gila!”

Ungkapan tersebut campuran antara rasa kagum dan jengah. Kagum karena ternyata ini ada anak baru gede alias abege yang masih SMA tapi sudah menulis buku tentang Bali. Ketika anak-anak seumurannya lebih banyak menggalau dan menggaul, Nilam Rahma Hanjayani, lahir pada 8 Maret 1996, sudah menulis buku ini.

Kerennya lagi, Nilam ini bukan orang Bali ataupun Hindu. Dia juga tidak tinggal di Bali. Tapi, ternyata dia bisa menuliskan tentang hal amat penting bagi orang-orang Hindu di Bali, jejak sejarah pura-pura di sepanjang Sungai Pakerisan, Bali.

Bagiku sih keren karena Nilam tak hanya melintas batas tapi juga mau membagi pengalamannya tersebut pada orang lain. Berapa banyak sih anak-anak muda, atau dewasa sekalipun, yang mau belajar tentang agama orang lain dan dengan senang hati menuliskan hasil belajarnya tersebut?

Penulis buku yang memakai nama lain Nilam Zubir ini termasuk pengecualian.

Tak hanya kagum, aku juga merasa jengah. Kok aku yang tinggal dan menggeluti banyak isu di pulau ini sejak 16 tahun lalu malah belum bisa menulis buku tentang Bali? Kenapa anak-anak muda di Bali sendiri belum banyak yang mau menulis, apalagi dalam bentuk buku, tentang isu tertentu di tanah kelahirannya sendiri?

Karena itulah, buku berjudul The Other Side of Bali, Jejak Sejarah di Pakerisan ini layak diapresiasi. Ketika tak banyak buku tentang sejarah Bali, apalagi di kaca mata anak-anak muda, Nilam yang baru kelas 2 SMA ini sudah menuliskan buku tentang sejarah pura-pura yang ada di sepanjang Tukad Pakerisan.

Jeli
Dengan jenis kertas art paper agak glossy dan semuanya berwarna (full colour), tampilan buku ini juga menarik. Cocoklah buat target utama pembacanya, anak-anak muda. Apalagi buku ini juga memberikan foto masing-masing lokasi tersebut.

Namun, ide tema buku ini juga asyik, mencatat berbagai pura yang ada di sepanjang Tukad Pakerisan, Bali. Nilam jeli mengambil fokus tulisan sehingga tidak melebar ke banyak tempat.

Tukad Pakerisan termasuk salah satu bagian dari Kesatuan Sistem Subak Bali yang tahun lalu disahkan Badan Kebudayaan dan Pendidikan PBB (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia. Di sepanjang sungai 45 km di Kabupaten Gianyar ini terdapat berbagai situs bersejarah bagi Bali, seperti Pura Alas Jagasari, Pura Alas Paiguman, Pura Pegulingan, Candi Tebing Gunung Kawi, Pura Mangening, dan lain-lain.

Sumpah. Aku sendiri tidak tahu di mana saja pura-pura tersebut. Selama ini aku cuma tahunya Pura Gunung Kawi. Itu pun belum kesampaian untuk berkunjung ke sana meskipun sudah niat berkali-kali.

Dengan gaya orang jalan-jalan, Nilam yang memang sudah menerbitkan lebih dari lima buku ini menceritakan apa, di mana, dan bagaimana pura-pura yang dia kunjungi tersebut. Tak hanya dari sisi fisik, misalnya arsitektur, tapi juga sejarah di baliknya. Dia menyebutnya petualangan jejak sejarah.

Nilam tak hanya mengamati dan memotret ornamen-ornamen, pahatan-pahatan, atau relief-relief pada pura-pura tersebut tapi juga belajar tentang tata krama, ritual, dan makna di balik tempat sembahyang tersebut. Selain bertanya kepada pemandu, dia juga bertanya kepada pemangku ataupun warga di lokasi yang dia kunjungi.

Waspada
Hasilnya, jadilah 18 tulisan tentang purapura di sepanjang Tukad Pakerisan ini. Di bagian awal, Nilam juga masih menuliskan tentang sejarah Bali meskipun hanya satu bab. Tulisan berjudul Bali Jadul dan Bali Gaul ini menjelaskan sejarah singkat Bali dari zaman Bali mula, masuknya agama Hindu, masa Majapahit, masa kolonial, hingga Bali saat ini.

Setelah bab sepanjang 17 halaman ini, mulailah Nilam menjelajahi tiap-tiap pura di sepanjang Tukad Pakerisan. Total ada 13 pura ditulis di buku ini. Beberapa contoh pura besar yang saya kenal selain Pura Gunung Kawi adalah Pura Tirta Empul, Pura Samuan Tiga, dan Pura Kebo Edan.

Tiap pura ditulis dengan gaya sama, lokasi, bentuk, dan sedikit sejarahnya. Panjang tiap tulisan hanya 2-3 halaman. Lalu, 5-7 halaman selanjutnya di tiap cerita tersebut adalah foto-foto berwarna.

Begitu pula jika berharap tulisan yang serius dan membuat kening berkerut atau untuk berpikir sekali pun. Karena ditulis oleh abege dan ditujukan untuk abege, maka gaya bahasa buku ini pun abege banget. Nyaris tiap halaman bisa berisi 10-15 istilah gaul yang dicetak miring sebagai tanda banyaknya bahasa gaul ala remaja di buku ini.

Namun, menurutku, catatan terpenting yang harus diwaspadai dalam buku ini adalah soal campur aduknya antara fakta dan fiksi. Nilam ini menulis sesukanya, dan itu sah saja, sehingga kadang-kadang terkesan ngeloyor memasukkan imajinasi (tentu saja itu fiktif) ke dalam sebuah fakta sejarah.

Campur aduk ini terutama pada bagian prolog dan sejarah meskipun pada semua tulisan nyaris selalu ada.

Karena gaya tulisan yang teramat santai plus campur aduk antara fakta dan fiksi itu, maka cocoklah buku ini sebagai panduan saat jalan-jalan, bukan sebagai materi sejarah yang berat.

Tak usah berharap mendapatkan pengetahuan mendalam tentang sejarah ataupun makna-makna tiap pura yang ditulis. Buku ini memang tidak ditulis untuk itu.

Informasi Buku
Judul: The Other Side of Bali, Jejak Sejarah di Pakerisan
Penulis: Nilam Zubir
Penerbit: Pustaka Bestari, Jakarta, April 2013
Tebal: 196 halaman
ISBN: 978-979-152784-2

Flores itu salah satu medan paling berat.

Dari ujung ke ujung, jalanan sepanjang pulau ini naik turun berliku-liku dengan kondisi jalan banyak rusak. Tiap kali ke sini, aku merasa harus bersiap menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Naik turun. Berliku-liku. Kadang-kadang harus turun dulu karena jalanan rusak.

Perjalanan di Flores selalu bercampur antara menyenangkan dan melelahkan.

Toh, bagi teman-teman komunitas blogger Flobamora, jalanan seperti itu sudah biasa. Sejak awal tahun lalu, nyaris tiap minggu mereka harus menempuh perjalanan 2-3 jam atau bahkan lebih dari Ende ke lokasi pengungsi korban letusan gunung berapi di Pulau Palu’e, Kabupaten Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Gunung berapi ini meletus pada Oktober tahun lalu. Ribuan penduduk pulau di utara Flores ini pun harus mengungsi ke pulau seberang. Mereka kini tinggal tak pasti di Flores. Sebagian di Sikka, sebagian lagi di Ende.

Meski ribuan orang mengungsi dan beberapa di antaranya mati, tak terlalu banyak yang peduli pada para korban tragedi ini. Berita tentang mereka tenggelam di antara ingar bingar berita tentang perseteruan politisi, penyerbuan penjara, dan semacamnya.

Di antara sepi perhatian itulah teman-teman komunitas blogger Flobamora bekerja. Tuteh Pharmantara, teman blogger di Ende, mengkoordinir bantuan melalui media sosial. Bersama para blogger NTT, mereka mengajak lewat blog, Facebook, dan Twitter agar tetap peduli pada para pengungsi.

Mereka mengumpulkan bantuan tersebut dan menyerahkannya kepada pengungsi. Bantuan itu datang dari berbagai komunitas, Ambon, Kupang, dan kota-kota lain.

Dan, ini bukan pekerjaan mudah. Nyaris tiap minggu mereka berangkat dengan membawa bantuan tersebut, terutama kebutuhan pangan untuk pengungsi. Medannya, seperti kata Tuteh, naik turun berliku-liku plus hancur di sana-sini.

Mereka yang pernah ke Flores tahu bagaimana menantangnya jalanan ini.

Kemarin, ketika kami bertemu di Maumere sambil memberikan pelatihan internet untuk petani, Tuteh bercerita. “Kami ketemu juga ular besar di jalan. Ngeri,” katanya.

Setelah dua sampai tiga menempuh perjalanan ini, mereka pun harus menghadapi kenyataan pahit, tak banyak yang peduli pada nasib para pengungsi. Bahkan pemerintah sendiri sekalipun.

Toh, di antara sepinya perhatian pemerintah sendiri, di antara ketidakpedulian banyak orang pada ribuan pengungsi Rokatenda, di antara minimnya berita media, teman-teman Komunitas Flobamora ini terus bekerja. Mengajak peduli, mengumpulkan bantuan, dan menyalurkannya kepada pengungsi.

Menjura untuk mereka.

Btw, kemarin pas di Maumere juga aku sekalian menyerahkan sumbangan ala kadarnya dari teman-teman-teman Bali Blogger Community (BBC). Meskipun cuma Rp 1,3 juta, semoga bisa membantu sebagian pengungsi.

Kwitansi sudah ada di bagian awal tulisan ini. Dan, ini fotonya sebagai bukti.

Ini adalah foto suasana pelatihan internet di Maumere sore ini.

Pelatihan sejak kemarin hingga besok sore ini diikuti delapan peserta dari mitra VECO Indonesia di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di antaranya dari Asosiasi Petani Kakao Nangapenda (SIKAP) Ende, Jaringan Petani Wulanggitang (Jantan) Flores Timur. Adapun LSM yang ikut ada Ayu Tani dan Bangwita.

Seperti biasa, pelatihan ini juga melibatkan teman-teman blogger lokal. Sebagai pemandu kali ini adalah seleblog plus selebtwit dari Komunitas Blogger Flobamorata, Tuteh Pharmantara. Aku cukup bantu doa selama pelatihan. )

Dan, seperti biasa pula, pelatihan untuk petani ini menghadapi banyak tantangan. Kali ini dua hal, rendahnya tingkat pengetahuan internet dan syusyahnya koneksi internet. Hampir semua peserta baru kenal internet. Theodorus Mbata, petani dari Ende, mengaku baru kali ini memegang laptop. “Jadi mohon maaf kalau nanti susah mengikuti,” katanya.

Namun, selama pelatihan, meskipun memegang tetikus pun masih gemetar, Om Theo ini antusias. Menyenangkan. Dia tak minder belajar di usia yang sudah lebih dari paruh baya.

Maka, kesabaran sebagai pendamping selama pelatihan pun harus bertambah. Sebab, selain harus mendampingi peserta yang baru kenal laptop juga harus menghadapi kenyataan pahit lainnya, internet lelet!

Pas lagi buka gmail.com di sesi belajar email, tiba-tiba koneksi wifi di tempat pelatihan, Hotel Sylvia Maumere mati. Atau pas nulis baru di WordPress di sesi belajar blog, mendadak koneksi putus. Masih bersabar? Ya, enggaklah. Tentu saja aku misuh (dalam hati), “Cuk!”

But, dengan segala keterbatasan dan ekstra kesabaran, akhirnya semua peserta bisa bikin email juga lanjut bikin blog dan tentu mengisi dengan satu dua tulisan. Dari tak bisa menjadi bisa. Dari tak ada menjadi ada.

Tinggal besok lanjut tentang media sosial.

Selanjutnya, urusan masing-masing peserta. Kami tak bisa mengawasi dan memaksa semua peserta untuk terus aktif berinternet. Peran kami hanya mengajak dan mengajari mereka.

Btw, tulisan ini diketik dari Android. Buat contoh hasil tulisan ke peserta saja.

Pengumpulan informasi ini hanya untuk menunjukkan bagaimana peran warga sekarang dalam memberitakan sebuah peristiwa. Tak ada lagi monopoli media arus utama. Bahkan, dalam kasus tertentu, pewarta warga justru menjadi penyampai pertama.

Ada diskusi menarik hari ini dengan teman-teman aktivis LSM di Bali.

Diskusi ini diadakan Yayasan Manikaya Kauci (YMK) yang berulang tahun ke-21. Mengaca pada umurnya, maka YMK ini salah satu organisasi non-pemerintah di Bali yang lahir ketika Soeharto dan Orde Baru masih jaya-jayanya, tahun 1992.

Pada saat itu, setiap suara berbeda dengan Orde Baru dengan mudah akan dibungkam melalui berbagai cara. Karena itu, sekecil apa pun gerakan tersebut, mereka yang bisa menghidupkan api perlawanan pada saat itu pasti orang-orang yang berani.

Hari ini, sebagian pendiri, pengurus, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut bertemu dalam diskusi di kantor YMK di daerah Jalan Noja Gatsu Timur, Denpasar. Ada sekitar 20 orang meskipun ya orangnya itu lagi, itu lagi. Hanya satu dua wajah baru yang aku kenal. Sisanya stok lama semua.

Kami lesehan menikmati kacang dan ubi rebus sambil ngobrol tema yang lumayan serius, “Ke mana arah gerakan masyarakat sipil Bali ke depan?”

Pertanyaan itu berangkat dari situasi gerakan masyarakat sipil, tak hanya LSM tapi juga mahasiswa, yang makin kehilangan orientasi setelah jatuhnya Soeharto 15 tahun silam. Kalau dulu, ketika Orde Baru masih sangat represif, kan tujuannya sangat jelas, melawan Negara.

Tapi, ketika iklim sudah sangat berubah, ketika media sangat bebas memberitakan apa saja, ketika tiap orang bebas bersuara, siapa lagi yang mau dilawan? Di mana posisi gerakan-gerakan masyarakat sipil ini ketika peran-peran mereka pada dulu kini juga sudah dilakukan kelompok lain?

Ada empat narasumber yang sebenarnya diundang YMK untuk ikut diskusi, Gede Palguna (mantan hakim di Mahkamah Konstitusi), Nyoman Mardika (komisioner Komisi Penyiaran Indonesia), Roberto Hutabarat (aktivis 1998 yang juga mantan pekerja The Asia Foundation), dan eng ing eng, Nyoman Sukrawan (calon wakil gubernur Bali yang maju lewat PDI Perjuangan bersama Puspayoga).

Ketika aku di sana sih cuma dua yang hadir, Mardika dan Robert. Palguna belum datang karena masih ngajar. Pak Pal, begitu biasa dipanggil, juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud). Lalu pak calon wakil gubernur, konon lagi ke Jakarta untuk konsolidasi menjelang pemilihan gubernur Mei nanti.

Berikut sebagian pembicaraan dari diskusi yang dipandu Muammar Qadafi tersebut.

Mardika memberikan semacam pengantar. Salah satu pesan penting yang aku tangkap dari dia adalah, mari gunakan lembaga-lembaga ad hoc saat ini sebagai jalur untuk mendorong perubahan. Lembaga ad hoc ini, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Daerah, Ombudsman, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan semacamnya.

Aku catat, memang banyak juga “alumni” LSM di Bali yang masuk lembaga semacam ini. Sekadar contoh, selain Mardika sendiri juga ada Made Nurbawa, mantan Ketua Walhi dan pendiri Lembaga Informasi dan Advokasi Masyarakat Sipil (LIMAS) Bali yang kini jadi komisioner KPI Bali. Ada pula Ni Nyoman Sri Widhianti alias Aik, mantan Ketua Walhi dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali yang kini jadi anggota Ombudsman Bali.

Nama-nama di atas hanya sekadar contoh. Masih ada beberapa teman yang dulunya aktif di LSM juga kini aktif di lembaga adhoc seperti itu. Sejauh mana peran mereka di lembaga-lembaga itu, entahlah. Kadang aku menilai teman-teman ini justru lebih lincah ketika di luar pagar daripada masuk ke dalam sistem.

Usai Mardika bicara, giliran Robert. Menurutku, Robert ini, termasuk salah satu peletak pijakan dan keberanian mahasiswa di Bali pada 1990-an untuk melawan Orde Baru. Namun, di diskusi ini, Robert malah tak berbicara tentang ke mana sebaiknya gerakan masyarakat sipil Bali saat ini. Robert lebih banyak semacam menyampaikan testimoni tentang bagaimana YMK memberikan “advokasi roh”, begitu istilah dia, bagi para aktivis di Bali saat itu, termasuk dia sendiri.

Seperti juga situasi gerakan masyarakat sipil di Bali saat ini, awalnya diskusi ini juga mengambang tak jelas mau ke mana. Hanya ke sana ke mari dan sibuk berwacana. Tapi, setidaknya, diskusi itu menarik juga untuk berkomentar tentang bagaimana gerakan masyarakat sipil di Bali saat ini.

Komentar ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi berinteraksi, dan sesekali terlibat, dengan mereka selama ini.

Biar tidak terlalu luas, menurutku sih, pertanyaan tentang gerakan masyatakat sipil di Bali tersebut sebenarnya bisa lebih spesifik membahas tentang gerakan LSM di Bali. Terminologi masyarakat sipil itu terlalu luas batasnya.

Jika melihat konteks lebih luas, sebenarnya situasi gerakan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk Bali, saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat Orde Baru berkuasa. Dalam beberapa kali kesempatan diskusi dengan kawan-kawan aktivis di tingkat regional, Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik, Indonesia selalu jadi contoh sebagai negara dengan demokrasi yang sedang tumbuh. Indikasinya, antara lain, Pemilu yang diikuti langsung oleh rakyat, kebebasan pers dan berekspresi, terus bergeliatnya kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.

Dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, atau Thailand, iklim demokrasi di Indonesia jelas lebih baik. Bali pun tak jauh berbeda.

Tentu saja masih banyak tantangan. Misalnya, masih suburnya kronisme atau malah oligarki di banyak tempat. Juga, yang paling mengkhawatirkan, makin kuatnya kelompok fundamentalisme kanan atas nama agama ataupun etnis.

Namun, boleh dong optimis. Di antara banyak tantangan itu, kelompok masyarakat sipil di negeri ini masih hidup dan menjaga nyala api perlawanannya. Salah satu bukti menarik adalah kompilasi data perlawanan rakyat yang dibuat Anom Astika. Kompilasi ini mengumpulkan perlawanan rakyat tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti Aceh, Jawa, Sulawesi, dan seterusnya dengan berbagai motif.

Makna yang aku tangkap dari kompilasi ini, bara perlawanan di akar rumput itu masih ada. Masih menyala.

Menariknya, ketika bara di akar rumput itu terus hidup, di tingkat kelas menengah juga makin banyak gerakan-gerakan berbasis media sosial. Semoga contoh-contoh ini tidak basi, dukungan terhadap Prita Mulyasari, dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus seabreg-abreg gerakan sosial lain yang menggunakan media sosial sebagai alat penggeraknya.

Di Bali, dalam skala kecil juga ada. Gerakan-gerakan berbasis media sosial itu lahir, menjembatani suara-suara kelas menengah dan membangun kepedulian melintasi apapun, gender, orientasi seks, agama, etnis, kelas ekonomi.

Yap. Tentu ada kritik bahwa gerakan berbasis media sosial di Indonesia terjebak pada click activism atau malah slacktivism alias gerakan sambil bermalas-malasan. Tapi, sejumlah bukti juga menguatkan bahwa gerakan masyarakat sipil ini pun hidup dan memengaruhi.

Karena itulah, menurutku, akan menarik kalau dua poros ini, akar rumput dan kelas menengah, bisa terhubung dan saling mendukung. Ajak kelas menengah untuk peduli, sediakan ruang untuk mereka sambil terus mendidik warga di tingkat akar rumput.

Ini memang bukan pekerjaan mudah. Tapi, membuat perubahan memang tak pernah semudah membalik telapak tangan. Karena itu upaya sekecil apapun harus terus dilakukan.

Btw, itu foto memang sengaja dibuat gak nyambung. Itu Satori pas ikut diskusi.

Ada hal baru di pos-pos polisi yang aku lewati pagi ini.

Di pos polisi ujung Jalan Melati, Denpasar misalnya ada spanduk berisi tulisan larangan memberi dan menerima suap. Pos polisi di perempatan Jalan Sudirman – Jl Raya Niti Mandala Renon – Jalan Dewi Sartika pun berisi spanduk sama.

Tulisan di spanduk itu pun dalam huruf kapital.

PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DIANCAM PIDANA. MAX 20 TAHUN PENJARA DAN DENDA MAX 1 MILIAR. UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.

Padahal, minggu lalu, tak ada satu pun spanduk semacam itu.

Spanduk serupa tak hanya di dua pos polisi tersebut. Menurut berbagai media, Polda Bali memang menyebarluaskan spanduk itu ke berbagai tempat. Pantes saja. Spanduk itu juga aku lihat sendiri di Sanur. Beberapa orang juga memerlihatkan foto pos polisi di Kuta dan Seminyak dengan spanduk serupa.

Juru bicara Polda Bali mengakui, spanduk tersebut dibuat setelah ramainya video polisi meminta uang denda kepada turis dari Belanda. Video yang dibuat jurnalis Belanda, Van der Spek tersebut beredar di YouTube sejak 1 April 2013 lalu. Dalam hitungan hari, video di YouTube itu telah ditonton hingga satu juta kali.

Dari YouTube, video itu kemudian beredar secara viral melalui berbagai media, Twitter, Facebook, dan media arus utama.

Polisi di Bali, bahkan Mabes Polri, pun kebakaran jenggot. Mereka segera memeriksa polisi pelaku pemerasan tersebut dan membebastugaskannya. Polisi juga kemudian memasang spanduk di pos-pos mereka berisi larangan memberi dan menerima suap.

Pemicu
Hal menarik di balik video tersebut adalah bagaimana arus informasi di jejaring sosial bisa mengubah sesuatu. Kali ini YouTube pemicunya.

Video berdurasi 4 menit 50 detik tersebut sebenarnya disiarkan pertama kali oleh stasiun televisi SBS6 Belanda. Namun, seseorang dengan akun gil4sekali mengunggah video tersebut ke YouTube pada 1 April 2013.

Dari YouTube arus informasi kemudian mengalir deras melalui jejaring sosial. Di Twitter sih paling terasa hiruk pikuknya. Karena isunya memang menarik, berbagai media arus utama pun memberitakan video ini, termasuk pengambil video tersebut.

Media arus utama mengembangkannya dengan mempertanyakan kepada polisi sehingga polisi pun bertindak.

Aku sih haqqul yakin karena ramai diperpincangkan di jejaring sosial dan diberitakan oleh media arus utama, maka polisi kemudian kebakaran jenggot. Mereka bereaksi tak hanya dengan memeriksa polisi yang memeras tersebut tapi juga membebastugaskannya.

Belajar dari video pemerasan oleh polisi ini, maka terlihat bahwa pengawasan pelayanan publik melalui jejaring sosial bukanlah mimpi di siang bolong. Jika semua bentuk media bisa bersinergi, perubahan sekecil apa pun itu sangat mungkin terjadi.

Seberapa besar dampaknya memang tergantung beberapa faktor. Pada video pemerasan oleh polisi, bisa jadi karena ada faktor turis asing, yang mewakili warga internasional sehingga dianggap bisa merusak citra Indonesia, dan polisi, yang seharusnya melindungi tapi malah memeras.

Tentu menarik kalau pewarta warga juga bisa melakukan hal serupa. Merekam, termasuk secara diam-diam, sebuah pelanggaran pada pelayanan publik, untuk kemudian menyebarluaskannya melalui media sosial. Dampaknya memang belum tentu akan sebesar video pemerasan oleh polisi tersebut. Tapi, kan kita memang tak pernah bisa memperkirakan sebesar apa sebuah dampak.

Yang bisa kita lakukan hanya merekam pelanggaran pelayanan sebagai bukti dan menyebarkannya lewat berbagai media. Selebihnya, biarkan efek viral media sosial yang bekerja.

Catatan: Video ini beserta pengunggahnya sudah hilang per 16 April 2013. Untungnya ada beberapa pengguna lain yang juga mengunggah di YouTube.

Duit yang tersisa hanya sekitar Rp 8.000.

Ditemani anaknya yang berumur sekitar empat tahun, Luviana memerlihatkan saldo rekeningnya di ATM. “Ya cuma segini ini saldo yang tersisa,” kata mantan jurnalis Metro TV ini.

Adegan itu, terselip di antara rangkaian adegan dalam film Di Balik Frekuensi yang diproduksi Gambar Bergerak dengan sutradara Ucu Agustin. Menurutku, adegan ini amat personal dan menyentuh dari film dokumenter selama sekitar 2,5 jam ini.

Kami menonton film tersebut tiga hari lalu di Nabeshima Art Space, Penatih, Denpasar. Selain pemutaran film juga ada diskusi dengan pemeran utama, Luviana, dan sutradara Ucu Agustin. Sayangnya, karena sudah terlalu malam, sekitar pukul 22.30 Wita, kami tak bisa ikut diskusi. Malah nonton film pun tak sampai selesai.

Tapi, meskipun tak menonton film sampai selesai, setidaknya sudah banyak fakta yang kami dapat dari film itu.

Sebagai sesama jurnalis, sebagai sesama orangtua, aku bisa merasakan bagaimana hidup hanya dengan Rp 8.000 saldo tersebut. Maka, Luviana yang juga teman di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut, harus meminjam kepada keluarga untuk menghidupi keluarga bersama suaminya.

Luviana adalah wartawan Metro TV, stasiun berita pertama di Indonesia. Karena menuntut perbaikan kesejahteraan bersama teman-temannya, dia kemudian dipindahkan dari bagian redaksi ke bagian sumber daya manusia (SDM) di stasiun televisi milik Surya Paloh, pemilik Media Group, termasuk Media Indonesia dan Lampung Post, tersebut.

Mantan jurnalis Radio 68H dan Jurnal Perempuan menolak dipindahkan. Maka, dia terus menuntut haknya agar tetap bekerja di bagian redaksi. Namun, bukannya dikabulkan permintaannya, Luviana malah dipecat. Dia tak lagi mendapatkan gaji.

Luviana tidak berhenti. Dia tetap menuntut agar dipekerjakan kembali. “Karena saya yakin saya tidak berbuat salah,” tegasnya.

Film Di Balik Frekuensi menuturkan bagaimana perjalanan Luviana menuntut haknya ini. Tak hanya di kantor Metro TV tapi juga lembaga-lembaga lain, seperti Komnas HAM, DPR, Komnas Perempuan, hingga kantor Partai Nasional Demokrat yang didirikan Surya Paloh.

Tapi, film ini tak hanya tentang Luviana. Film juga tentang bagaimana konglomerasi industri penyiaran terutama televisi di Indonesia saat ini.

Selain melalui Luviana, konglomerasi itu juga disampaikan lewat Hari Suwandi, korban lumpur Lapindo Brantas milik Aburizal Bakrie, yang menuntut haknya sebagai korban lumpur panas yang menenggelamkan ratusan desa di Sidoarjo, Jawa Timur tersebut.

Secara sederhana, konglomerasi adalah kepemilikan yang berpusat pada satu dua orang. Inilah yang terjadi saat ini pada industri media di Indonesia, termasuk televisi. Dengan memiliki media ini, maka para pemilik berusaha mengontrol materi apa saja yang boleh ditayangkan, mana yang tidak.

Dalam kasus Luviana, misalnya, Metro TV tak cuma menolak semua tuntutan Luviana, tapi juga tidak menayangkan sama sekali berita tentang aksi-aksi Luviana. Sebaliknya, dengan sangat gencar mereka memberitakan tentang Hari Suwandi yang berjalan dari Sidoarjo ke Jakarta untuk menuntut hak para korban lumpur Lapindo.

Metro TV dengan gencar melaporkan sedemikian rupa tentang para korban lumpur Lapindo ketika mereka sendiri lupa bahwa ada korban ketidakadilan oleh mereka sendiri, Luviana.

Di sisi lain, TV One, milik Bakrie pun segendang sepenarian dengan Metro TV. Mereka memuat berita tentang Luviana tapi lupa memberitakan tentang korban lumpur Lapindo. Mereka justru menayangkan Hari Suwandi ketika orang ini membelot dan malah meminta maaf kepada Bakrie.

Cara Metro TV dan TV One memberitakan tentang Luviana dan Hari Suwandi di media adalah cermin bagaimana konglomerasi mengakibatkan pemilik media mengendalikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada publik. Akibatnya, frekuensi milik publik itu pun dikendalikan demi kepentingan pemilik stasiun televisi, bukan publik.

Parahnya lagi, nafsu para pemilik tersebut dibarengi pula dengan rendahnya gaji yang diberikan mereka pada jurnalisnya. Riset AJI Indonesia menunjukkan masih rendahnya upah bagi jurnalis di Indonesia. Jurnalis televisi harus siap bekerja di lapangan selama 24 jam dan kadang tanpa jaminan keselamatan apalagi asuransi kesehatan.

Film Di Balik Frekuensi ini menuturkan bahwa di bali gemerlap layar televisi itu, ada jurnalis-jurnalis seperti Luviana yang tersingkir karena menuntut haknya. Televisi yang galak terhadap ketidakadilan justru bungkam ketika melawan ketidakadilan oleh pemiliknya sendiri.