Rumah Tulisan

Nyaris semua komunitas blogger belum pernah didukung pemerintah setempat.

Kesimpulan itu aku ambil setelah bertanya lewat Twitter, adakah komunitas blogger daerah yang pernah bekerja sama dengan pemerintah setempat? Ternyata hampir semua penjawab menyatakan belum.

Blogger-blogger yang menjawab tersebut antara lain dari Ambon, Makassar, Bekasi, Bogor, Malang, Palembang, Madura, Surabaya, dan Depok. Mereka yang jawab ini rata-rata penggiat utama atau pengurus komunitas blogger setempat.

Meski datang dari komunitas beragam, jawaban mereka nyaris sama. Pemerintah setempat belum pernah mendukung kegiatan apalagi program komunitas blogger lokal. Cuma dua yang pernah bekerja sama yaitu komunitas blogger Depok dan Bekasi. Itu pun hanya sekali.

Komunitas Blogger Malang, menurut salah satu anggotanya, ketika bikin kegiatannya malah kena pungutan liar. Ini jawabannya dari Fajar Rahman tersebut lewat Twitter.

Malang tidak! Diperumit iya! #oblongmerahmuda kmarin kena pungli 300rb RT @antonemus: pernah gak pemerinth dukung komnts blogger lokal?

— Fajar Rahman (@McXoem) March 14, 2012

Pertanyaan ada tidaknya dukungan pemerintah kepada komunitas blogger itu muncul lagi setelah membaca di linimasa bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Seperti ditulis situs Kominfo, gugus tugas ini merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah terhadap bahaya pornografi.

Tertuduh utamanya tetap sama, internet.

Pembentukan Satgas ini kembali menandakan kelirunya pola pikir Kominfo dan menterinya terkait dengan internet di negeri ini. Internet masih saja dianggap sebagai sebuah ancaman daripada peluang. Materi yang ditakutkan adalah pornografi.

Karena masih saja melihat internet sebagai sumber masalah, maka Pemerintah rajin sekali mengeluarkan aturan yang menakut-nakuti ini. Setelah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Pornografi, pemerintah kemudian memblokir berbagai situs yang dianggap memuat materi pornografi.

Ironisnya, ketika begitu rajin mengeluarkan aturan yang menakut-nakuti pengguna internet ini, Pemerintah justru sama sekali tak pernah mendukung komunitas blogger lokal. Semula aku pikir hanya di Bali, ternyata hampir di semua komunitas blogger di Indonesia.

Ini hanya satu contoh. Di Bali, teman-teman di Bali Blogger Community (BBC) beberapa kali mengajak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi dalam kegiatan bersama. Kami minta mereka datang untuk melihat dan kasih dukungan. Ya memang datang. Tapi usai itu ya tak ada lagi. Padahal ketika memberi sambutan pasti bilang, “Kami sangat mendukung kegiatan dan komunitas positif seperti ini. Dan bla bla bla bla..”

Setelah aku tanya lewat Twitter tadi, ternyata nasib komunitas blogger di tempat lain ya tak jauh beda.

Padahal, seharusnya Pemerintah lebih aktif mendukung komunitas-komunitas blogger atau pengguna internet lainnya daripada terus menerus membuat aturan soal pornografi itu tadi.

Bingung
Bentuk dukungan ini bisa dimulai dari yang paling sederhana. Komunitas blogger mana pun itu, rajin sekali mengadakan pelatihan internet untuk komunitas. Secara swadaya, komunitas-komunitas blogger memberikan pelatihan internet, termasuk blog, pada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan seterusnya.

Mbok ya komunitas blogger ini difasilitasi pemerintah setempat. Sediakan tempat. Berikan koneksi internet. Kerahkan peserta. Jadwalkan kegiatan secara berkala.

Dukunglah komunitas pengguna internet, tak hanya blogger, untuk bisa lebih produktif ketika menggunakan internet. Misalnya bagaimana cara memproduksi informasi, menjual desain, mencari peluang, dan seterusnya. Ketika pengguna internet ini sudah punya banyak alternatif kegiatan saat online, yakin deh mereka tak bakal terlalu mikir untuk buka situs-situs mesum.

Ini logika ketika momong anak kecil. Kalau dia menangis, tak usah dimarahi atau ditakut-takut. Anak itu akan susah diam karena bingung mesti ngapain. Tapi, cobalah berikanlah dia mainan. Dia akan diam dan main. Begitu pula pengguna internet. Kalau hanya dilarang ini, dilarang itu, terus disuruh ngapain?

Jadi, Pak Menteri. Cukuplah sudah membuat aturan dan satgas yang menakutkan bagi kami. Sudah terlalu banyak. Lebih baik sumber daya dan energi tersebut untuk mendukung kami. Percayalah itu akan lebih berguna.