Bias Kelas dalam Ketidakadilan Iklim

Tulisan terpanjangku sampai saat ini. Aku tulis atas permintaan Jurnal WACANA, salah satu jurnal yang -menurutku- terbaik di Indonesia terutama di kalangan aktivis. Sayang, akhirnya batal dimuat karena kurangnya tulisan untuk jurnal bergengsi terbitan Insist Press tersebut.

Baru minggu ini aku dapat pemberitahuannya. Jurnal WACANA edis climate change tidak jadi terbit sampai bulan ini. Yah, gimana lagi. Daripada hanya nongkrong di komputer, aku taruh tulisanku di blog saja. Ini lengkapnya..

Dalam ketidakadilan iklim akibat pemanasan global, masyarakat miskin adalah korban dan pemodal jadi penyebab. Ironisnya, pemerintah lebih banyak diam.

Di usianya yang makin renta, Ammung, 59 tahun, harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih berisiko dibanding sebelumnya. Sejak tiga bulan lalu, nelayan di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali itu mulai menyelam untuk mencari besi-besi tua di sekitar Serangan. “Mau bagaimana lagi. Keluarga saya tetap butuh makan,” katanya sore pertengahan April lalu di pantai timur Serangan.

Ammung, nelayan dengan pendapatan rata-rata Rp 15.000 per hari, sebelumnya hanya mencari ikan untuk dimakan sendiri dan dijual. Menggunakan pancing atau jala, dia biasa berangkat dari rumahnya di Kampung Bugis, Serangan sekitar pukul 7 pagi dan pulang pukul 5 sore. Setiap hari, Ammo bisa mendapat sekitar 25 kg ikan kecil-kecil seperti ikan kucing (Sardinella gibbosa) dan ikan baronang (Siganus guttatus).

Ikan kucing dijual sekitar Rp 7000 per kilogram, sedangkan ikan baronang sekitar Rp 12.000 per kilogram. Maka, waktu itu, tiap hari setidaknya bapak lima anak itu bisa mendapat Rp 250.000. “Lebih dari cukuplah untuk makan anak istri,” kata bapak ini.

Tapi kondisi saat ini sedikit berbeda dengan kondisi sepuluh tahun lalu. “Sekarang ikan makin jarang. Hasil tangkapan makin berkurang. Kadang dapat, kadang enggak,” ujar suami Ni Wayan Kadri ini.

Ammung harus beradaptasi dengan kondisi. Dia pun tidak lagi hanya bergantung pada ada tidaknya ikan. Dari yang semula hanya mencari ikan, Ammung lalu mencari besi-besi tua di sekitar perairan Serangan seperti Muara Serangan dan Tanjung Benoa. Dia kini tidak hanya jadi nelayan, tapi juga pemulung bawah laut.

Sore itu, Ammung sedang mempersiapkan alat-alat penyelaman untuk berburu besi tua. Di jukung berukuran panjang sekitar 3 meter dan lebar 75 cm itu, lelaki berdarah suku Bajo itu membawa kompresor dan selang. Dari kompresor itu, dia akan mengalirkan udara melalui selang lalu dihirupnya ketika di kedalaman sekitar 10 meter agar tetap bisa mendapatkan oksigen untuk bernafas. Ammung menggantungkan hidupnya pada kompresor dan selang-selang itu.

Panjang selang itu sekitar 100 meter. Sepanjang itu pula Amung bisa berjalan di dasar laut mencari besi bekas kapal, jangkar, atau apapun yang bisa dibawanya. Rata-rata dia menyelam selama 30 menit hingga 1 jam untuk mengumpulkan besi-besi tua itu. Dia juga membawa tombak kecil untuk menangkap ikan “Kalau ketemu ikan ya memanah. Kalau ketemunya besi ya memulung besi,” katanya.

Dengan drum terapung, Ammung membawa besi-besi tua itu ke darat lalu menjualnya ke pengepul. Harga besi-besi tua itu sekitar Rp 3000 per kilogram. Dalam sehari dia bisa mendapat sekitar 50 kg. “Itu kalau beruntung. Kalau tidak, kami tidak mendapat apa-apa meski sudah menyelam berkali-kali,” katanya.

Katakanlah Ammung mendapat besi hingga 50 kg, maka sehari itu dia bisa mendapat uang Rp 150.000. Berbeda dengan hanya mencari ikan yang dikerjakan sendiri, untuk memulung besi di bawah laut, Amung harus bersama tiga nelayan lain di satu jukung. Dua orang menyelam, satu orang memegang selang, satu lagi mengendalikan jukung. Karena itu, hasil pendapatan yang sudah berkurang itu harus dibagi berempat setelah dipotong biaya pembelian bensin.

Masyarakat Miskin sebagai Korban
“Tidak tahu kenapa,” jawab Ammung ketika ditanya apa penyebab makin berkurangnya ikan di daerah Serangan dan sekitarnya. “Kejadiannya sudah sejak lima tahun terakhir,” tambahnya.

Ammung, nelayan miskin di Serangan itu, tidak tahu penyebab berkurangnya ikan dan hasil tangkapan di laut tempat dia biasa menggantungkan hidup. Ammung hanya bisa merasakan dampaknya. Ikan besar berkurang, ikan hias hilang, terumbu karang makin memutih, dan cuaca tidak menentu adalah beberapa dari sekian banyaknya tanda tentang dampak perubahan iklim di kawasan nelayan.

Tapi perubahan iklim adalah sesuatu yang di luar logika nelayan-nelayan miskin seperti Ammung dan kawan-kawannya. “Mungkin Tuhan marah karena kita tidak bisa menjaga alam,” kata Ammung. Dia menyerahkan kondisi itu hanya pada sesuatu yang dia pahami, Tuhan, bukan manusia. Dia menatap riak-riak air Muara Serangan sore itu. “Kalau bulan empat (April, red) seharusnya angin sudah tidak kencang begini,” lanjutnya. Sebagian besar nelayan di Bali menggunakan kalender musim tradisional (pranata mangsa) untuk menentukan kapan harus melaut, kapan harus istirahat di darat, kapan panen ikan, dan seterusnya. Namun akibat perubahan iklim, kalender tradisional itu tidak lagi sepenuhnya bisa dipercaya.

Meski demikian, perubahan iklim memang sudah kadung jadi bahasa yang dimonopoli kaum intelektual atau setidaknya kelas menengah ke atas. Bagi nelayan miskin seperti Ammung bahasa itu terlalu tinggi. Maka, Ammung hanya menggelengkan kepala ketika ditanya apa itu perubahan iklim menurutnya. Dia tidak tahu apa penyebab, meski dia mengalaminya..

Toh, bukan hanya nelayan yang merasakan dampak perubahan iklim ini. Petani pun jauh lebih parah mengalami dampak masalah global ini.

Kondisi ini terjadi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sekitar 60 km utara Denpasar. Jatiluwih merupakan salah satu pusat produksi padi di Bali. Kawasan ini berupa areal sawah berbentuk terasering seluas 303 hektar. Karena keindahannya ini, Jatiluwih menjadi salah satu objek wisata terkenal di Bali. Bahkan, Jatiluwih masuk salah satu nominasi warisan budaya dunia menurut organisasi PBB United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (Unesco). Subak, sebagai sebuah kelompok maupun sistem irigasi tradisional, membuat kondisi sawah di sini masih relatif bagus.

Namun, entah berhubungan langsung atau hanya dua fakta yang terpisah tapi bersamaan, perubahan iklim memang berdampak juga hingga di sini. Wayan Sukabuana, salah satu petani di Jatiluwih mengaku tiga tahun terakhir kondisi di sana makin berubah. “Sumber air banyak yang berkurang alirannya,” kata petani yang juga bendesa adat di Jatiluwih ini. Wayan menyebut dua contoh, Subak Candi Kuning dan Subak Tukad Yeh Pusih yang berada di kawasan ini.

Akibat berkurangnya aliran dari sumber air itu, lanjut Sukabuana, kadang-kadang aliran air sampai berhenti ke sawah. Akibatnya, sawah yang sebelumnya selalu basah karena air yang selalu tersedia sepanjang tahun, saat ini pun kering. Sukabuana mengaku dari 40 are sawah miliknya, sekitar 39 are gagal panen akibat kekurangan air.

Awal Desember lalu, pada saat musim hujan seharusnya sedang deras-derasnya, justru sebagian sawah di Jatiluwih kering. Seorang petani perempuan tua sedang memetik tomat pemilik tanah mengering meski di bagian rendah itu. Tidak jauh darinya, sebagian padi di sawah mengering dan rebah ke tanah. “Dirusak tikus,” kata petani perempuan itu. Banyak padi yang mati di sekitarnya.

Menurut Wayan Sumiata, petani lain di Jatiluwih, kekeringan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kekurangan air itu, kata Sumiata, berdampak hingga kurangnya air yang biasa digunakan warga sehari-hari untuk minum, mandi, atau memelihara terbak. Warga yang biasanya mendapat air itu dari sumber air lewat pipa kini harus mengambil air dari tukad (sungai) dan telabah (telaga).

Meski mengalami kekeringan di sawah-sawahnya, semua petani itu tidak tahu penyebab kondisi tersebut. Sukabuana dan Sumiata diam cukup lama sebelum menggelengkan kepala ketika ditanya apa penyebab kekeringan di sawahnya. Mereka pun tidak tahu..

Jatiluwih berada di sekitar kawasan Gunung Batukaru. Hutan masih hijau di kawasan ini. Sebab meski tidak ada aturan adat yang melarang penebangan hutan, tidak banyak warga yang menebang hutan. “Mungkin pengaruh proyek-proyek besar di sekitar Batukaru,” kata Sumiata, mantan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) itu. Maksud mereka adalah pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Uap di Bedugul, tak jauh dari situ.

Sukabuana menambahkan kalau berkurangnya debit air di Jatiluwih juga karena adanya alih fungsi lahan. Sebagian warga tidak menanam padi lagi tapi beralih ke tanaman coklat dan pisang. Namun saat ini tanaman pengganti itu pun bermasalah. Pisang busuk. Coklat tidak berbuah. Bagi petani di Jatiluwih, perubahan iklim ini membuat semua tanaman memang tidak bisa tumbuh dengan baik.

Namun, dampak ini tidak hanya terjadi di Serangan dan Jatiluwih. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali Anak Agung Wardana dampak perubahan iklim terjadi di hampir semua tempat di Bali. Melalui kegiatan Temu Warga Kampung, Walhi Bali mencari data dampak perubahan iklim itu di daerah-daerah miskin. Dari diskusi di beberapa wilayah antara lain Seraya (Karangasem), Ketewel (Gianyar), Pemuteran dan Sumber Kelampok (Buleleng), Yeh Batu (Jembrana), Pantai Kuta (Badung), Senapahan dan Wongaya Gede (Tabanan), serta Kedisan (Bangli) terlihat bahwa nyaris tidak ada tempat di Bali yang tidak mengalami dampak perubahan iklim.

Contohnya adalah nelayan di Seraya, kawasan miskin di Karangasem, Bali timur. Akibat abrasi pantai, nelayan setempat harus beralih pekerjaan jadi buruh dan tenaga serabutan. Ikan tangkapan mereka makin berkurang sementara pantai terkena abrasi sejak 1998 hingga sekarang. Sekitar 30 persen dari 2000 nelayan beralih profesi karena tidak ada lagi tempat untuk penambatkan perahu (Hasil Temu Kampung Walhi Bali, September 2007).

Parahnya lagi, nelayan-nelayan itu tidak mempunyai sarana dan prasarana pendukung untuk beradaptasi. Seperti halnya Ammung di Serangan Denpasar Selatan, nelayan di Seraya hanya menggunakan jukung dengan mesin tempel berkekuatan rata-rata 5 – 15 PK. Dengan mesin kecil ini, mereka harus bersaing dengan nelayan yang menggunakan peralatan modern dan lebih lengkap seperti pukat harimau.

Petani di daerah miskin ini pun sama saja. Sebagian warga di sini juga bertani tanaman palawija seperti jagung. Namun, tanaman mereka mati karena hujan yang diperkirakan tidak kunjung datang atau curah hujan kecil. Tanaman tahunan seperti jambu mete pun bunganya banyak yang rontok. Kalaupun ada yang jadi buah, banyak yang keriput dan rusak.

Namun, tidak hanya di Bali, di tingkat lebih luas, kelas miskin ini pula yang jadi korban akibat perubahan iklim saat ini.

Sujana Royat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Ketua Pelaksana Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri menyatakan bahwa di mana pun, masyarakat miskin adalah penerima beban paling berat dari perubahan iklim.

Dalam artikel di Majalah Komite, edisi 12/V,5 Desember 2007 Royat mengatakan bahwa korban utama perubahan iklim adalah masyarakat miskin, terutama di negara miskin dan berkembang. Kaum miskin ini rentan terhadap perubahan iklim karena kehidupan mereka bergantung pada sektor-sektor yang dipengaruhi oleh iklim (pertanian dan perikanan) dan ketidakmampuan mereka (khususnya ekonomi) untuk menanggulangi dampak perubahan iklim.

Perubahan iklim ini pun berdampak pada kehidupan masyarakat miskin. Menurut Royat, di beberapa wilayah, penyakit yang terbawa nyamuk seperti demam berdarah dan malaria kini semakin mewabah, kekurangan gizi pada anak-anak dan balita pun makin meningkat sebagai akibat dari dampak perubahan iklim pada hampir 40 juta orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Bencana-bencana yang terjadi akibat perubahan iklim juga turut menciptakan kemiskinan baru.

Di tingkat global pun sami mawon: masyarakat miskin tetap jadi korban. Petani miskin di India dan nelayan miskin di Filipina juga merasakan hal yang sama.

Menurut laporan Asia Calling, jaringan radio di kawasan Asia, petani miskin di India tidak bisa lagi membajak di sawah karena curah hujan terus menurun dari tahun ke tahun.

“Dulu di sini ada sawah dikelilingi hutan. Sekarang orang luar bakal ketawa kalau kami bilang tempat ini tadinya hutan. Mereka sudah membabat habis daerah ini. Mereka juga membuat industri penambangan besi di sini yang beroperasi selama 24 jam. Sungai  dan udara kami sudah tercemar. Akibatnya tidak ada hujan,” kata Ganesh Hariram, petani miskin di India seperti dilaporkan Asia Calling.

Kaum Kaya sebagai Penyebab
Semua fakta yang disampaikan di atas dengan tegas menunjukkan: ada bias kelas dalam kondisi akibat perubahan iklim saat ini.

Secara sederhana bisa kita lihat pada hasil Temu Kampung oleh Walhi Bali pertengahan tahun lalu. Meski berada di tepi pantai, warga Kuta, Badung tidaklah terlalu mendapat masalah dari perubahan iklim. Memang terjadi masalah seperti gelombang makin tinggi dan naiknya permukaan air laut. Namun hal itu tidak langung berdampak pada kehidupan mereka.

Kuta dikenal sebagai pusat pariwisata Badung. Di antara sembilan kabupaten dan kota di Bali, Badung adalah daerah terkaya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung mencapai Rp 406,628 milyar pada 2001. Bandingkan dengan PAD Kabupaten Karangasem yang hanya Rp 19,7 milyar.

Hal ini bisa dimaklumi. Kabupaten Badung adalah lokasi di mana Kuta dan Nusa Dua berada. Dua tempat ini dikenal sebagai pusat lokasi restoran, hotel, kafe, dan fasilitas pariwisata lain. Masyarakat Kuta bergantung pada pariwisata, bukan alam secara langsung seperti nelayan di Serangan atau petani di Jatiluwih.

Maka, ketika ditanya tentang dampak perubahan iklim di daerah ini, masyarakat Kuta mengaku tidak mengalami masalah. Kalau toh ada, dampak tersebut tidak berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Masyarakat Kuta dengan pendapatan lebih besar tidak mengalami dampak separah nelayan di Serangan atau petani di Jatiluwih.

Padahal, kaum kaya adalah penyebab ketidakadilan iklim ini terjadi. Kita bisa melihatnya perubahan iklim di tingkat global.

Laporan panel antar-negara untuk mengatasi perubahan iklim, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), pada 2007, menyatakan bahwa penyebab perubahan iklim paling besar adalah kegiatan manusia, bukan faktor alam. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCC) pada 1992 di Rio de Janiero Brazil pun menegaskan laporan ini. Bahwa perubahan drastis suhu bumi saat ini merupakan akumulasi kegiatan manusia sejak zaman Revolusi Industri. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang disebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Emisi gas rumah kaca terjadi akibat kegiatan manusia terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan gas alam.

Kegiatan manusia yang paling banyak menggunakan bahan bakar fosil adalah kegiatan kelas bermodal seperti listrik, transportasi, industri, dan kegiatan-kegiatan lain yang jarang dilakukan penduduk miskin. Stern (2006), seperti ditulis Lembar Informasi Kolaborasi Bali Climate Change September 2007, membuktikannya. Menurut Stern, kegiatan manusia tersebut adalah listrik (24 persen), kehutanan (18 persen), industri (14 persen), transportasi (14 persen), pertanian (14 persen), dan sisanya baru sampah, bangunan, serta energi lain.

Mari kita bedah salah satu contoh dari fakta yang disampaikan Stern. Misalnya faktor kehutanan. Menurut Departemen Kehutanan (2007), luas hutan Indonesia adalah 120, 55 juta hektar. Selama sekitar 40 tahun hingga 2005 lalu, kawasan hutan telah berkurang seluas 23,45 juta hektar, dari 144 juta hektar pada akhir 1960 menjadi 120,55 juta hektar saat ini. Penyebab kerusakan hutan yang paling besar adalah illegal logging akibat tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu dan meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit (Tempo, Desember 2007). Illegal logging ini, lagi-lagi, adalah aktivitas perusahaan-perusahaan kaya, bukan petani miskin.

Data di atas adalah data penyebab gas rumah kaca dari sisi kegiatan manusia. Sekarang mari kita lihat data negara penyumbang gas rumah kaca. Di tingkat global, lima negara yang paling banyak menyumbang gas rumah kaca adalah Amerika Serikat (36,1 persen), Rusia (17,4 persen), Jepang (8,5 persen), Jerman (7,4 persen), dan Inggris (4,2 persen). Lima negara tersebut adalah negara-negara industri kaya di dunia.

Dua fakta di atas (kegiatan manusia dan negara penyumbang) menunjukkan bahwa kegiatan industri sekaligus negara kaya adalah penyumbang paling besar pada pemanasan global, penyebab perubahan iklim saat ini. Dengan sumber daya ekonomi yang mereka miliki, negara-negara maju menghasilkan emisi gas rumah kaca yang secara simultan mengisi ruang-ruang atmosfir dengan gas tersebut. Lalu, gas rumah kaca itu menghalangi pantulan sinar matahari yang hendak keluar dari bumi.

Maka, bumi terperangkap dalam suhu yang kian meningkat. Suhu itu menyebar, tidak hanya pada satu wilayah tertentu, tapi berdampak pada semua umat manusia di bumi. Karena itulah ada yang menyebut hal yang sebenarnya terjadi di balik perubahan iklim adalah ketidakadilan iklim.

Ironisnya, dampak negatif perubahan iklim itu justru dirasakan negara-negara miskin. Oxfam International menyatakan bahwa negara-negara kepulauan kecil seperti Haiti, Samoa, dan Kiribati adalah negara yang paling terancam oleh pemanasan global. Padahal peran mereka sangat kecil dalam kiamat kecil bernama pemanasan global. Toh mereka yang harus jadi korban. Begitu pula Indonesia, di mana Bali ada di dalamnya.

Maka, mari kembali ke Bali, pada kehidupan nelayan di Serangan dan petani di Jatiluwih. Dan kondisi ini pula yang terjadi.

Meski merasakan dampaknya, Ammung tidak tahu apa penyebab hilangnya ikan-ikan yang dulu banyak sekali di Serangan. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, pembangunan atas nama pariwisata adalah salah satu penyebab.

Menurut Wayan Patut, salah satu warga Serangan, pada mulanya Serangan adalah pulau kecil seluas sekitar 112 hektar dan terpisah dari Bali daratan. Ada selat kecil di antara Bali daratan dengan Serangan. Air pun bisa mengalir dan berputar lancar di sekitar pulau ini. Akibatnya pulau kecil di sisi selatan Bali ini tempat bermacam ekosistem ada di sini. Tidak hanya ikan hias di pantai, tapi juga kepiting, cumi-cumi, udang, terumbu karang, hingga penyu.

“Saat itu kami biasa mencari ikan hias ketika pulang sekolah untuk dijual,” kata Patut awal Desember lalu.

Namun Serangan juga tidak bisa lari dari kuasa pariwisata, penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Bali selain dari pajak sarana transportasi. Pariwisata di Bali jadi semacam “agama” karena tidak bisa diganggu gugat. Apapun sah dilakukan atas nama pariwisata, meskipun itu merusak nilai budaya setempat. Contohnya, pembangunan Bali Nirwana Resort di Tanah Lot pada 1980an yang dianggap melanggar kesakralan pura atau pembangunan villa di Uluwatu yang melanggar batas kesakralan kawasan itu.

Atas nama pembangunan pariwisata pula, muncullah proyek ambisius bernama Bali Turtle Island Development (BTID) di pulau kecil ini. Proyek ini merupakan salah satu proyek milik keluarga Cendana di Bali. Pada awalnya, BTID dimiliki oleh Bimantara Group, di manan dua anak mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo dan Tommy Soeharto, ada di dalamnya.  PT. Pembangunan Kartika Udayana, yang dimiliki Komando Daerah Militer (Kodam) IX Udayana, pun memiliki saham dalam proyek tersebut.

BTID kemudian memperluas Serangan dari yang semula 112 hektar menjadi 491 hekar, sekitar empat kali lipat, dengan menguruknya. Di atas lahan baru itu rencananya akan dibangun fasilitas pariwisata seperti lapangan golf, resort, villa, dan sarana wisata air. Antara lahan yang baru direklamasi dengan lahan lama terpisah oleh sebuah kanal. Untuk memudahkan sarana transportasi dari Bali daratan ke Serangan, dibangun pula jalan raya yang mengakibatkan tertutupnya aliran air yang biasa mengalir di sisi utara pulau.

Akibat krisis ekonomi pada 1997, diikuti kemudian krisis politik pada 1998, di Indonesia, proyek ambisius yang banyak ditentang aktivis lingkungan di Bali itu pun berhenti. Tidak jelas bagaimana kelanjutan proyek itu saat ini. Namun, proyek tidak jelas itu jelas-jelas telah mengakibatkan banyak masalah lingkungan di Serangan.

Riset oleh Lisa Woinarski (2002) menunjukkan berbagai dampak negatif pembangunan proyek BITD terhadap kehidupan masyarakat Serangan. Dampak itu mulai dari sosial, lingkungan, dan sosial budaya. Lisa, peserta Program Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS) di Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang yang meneliti dampak proyek pembangunan BITD pada masyarakat Serangan, menyatakan bahwa proyek tersebut telah mengakibatkan abrasi di sebagian pantai dan penumpukan lumpur di bagian lain. Proyek BITD juga mengakibatkan hilangnya ekosistem penting seperti hutang bakau, terumbu karang, dan padang rumput.

Perubahan ekosistem ini pula yang menyebabkan makin berkurangan jumlah tangkapan Ammung dan membuatnya harus memulung besi dengan cara menyelam. BITD sebagai kelas pemodal membuat Ammung makin miskin.

Maka, kita tidak bisa mengelak dari teori kelas dalam melihat persoalan perubahan iklim.

Meski tidak ada definis jelas oleh penggagasnya, Karl Marx, teori kelas dapat dipahami sebagai klasifikasi masyarakat berdasarkan status sosial (Suseno, 2003). Marx membagi struktur sosial ini dalam tiga kelompok yaitu buruh (proletar), pemodal (borjuis), dan tuan tanah. Ketiganya dipahami melalui penggunaan sudut pandang ekonomi, meski awalnya menggunakan sudut pandang sosial. Dalam perkembangannya, teori kelas sering dimengerti hanya sebagai pemilahan struktur berdasarkan dua posisi diametral: buruh dan pemodal.

Dua kelompok ini mewakili masing-masing kelompok, yang meski sering punya tujuan sama, pada kenyataannya sering sekali berhadap-hadapan, atau malah berlawanan. Kelas buruh mewakili mereka yang secara sosial ekonomi sering (di)kalah(kan) oleh struktur sosial. Ammung berada pada posisi ini. Sedangkan kelas pemodal mewakili mereka yang tidak hanya memiliki tapi juga menguasai sumber daya. PT BTID adalah representasi kelas ini.

Karena itu, persoalan perubahan iklim adalah akibat ketidakadilan kelas. Negara dan orang kaya menggunakan sumber daya yang mereka dapat dari negara miskin untuk merusak lingkungan. Lalu, negara dan orang miskin akan jadi korban perubahan iklim tersebut.

Negara Hanya Diam
Ironisnya, sebagai pihak yang seharusnya berada pada posisi untuk netral, negara justru lebih sering jadi alat untuk melegitimasi perusakan secara sistematis oleh kelas pemodal. Keterlibatan Kodam IX/Udayana dalam reklamasi Serangan membuktikan bagaimana negara malah menjadi kekuatan represi untuk menekan kelas proletar. Tentara ikut serta menekan masyarakat Serangan untuk menjual tanahnya pada masa awal pembangunan BTID.

Di tingkat global pun tidak jauh berbeda. Berangkat dari fakta bahwa negara-negara kaya adalah penyebab perubahan iklim, maka seharusnya ada dua tanggung jawab yang harus mereka lakukan pada negara-negara miskin. Pertama mencegah terjadinya dampak lebih buruk (mitigasi) lalu mengobati dampak buruk yang telah mereka akibatkan (adaptasi).

Sayangnya, negar-negara maju tidak terlalu mengurus tanggung jawab ini pada negara-negara miskin. Menurut Oxfam International, negara-negara maju seharusnya mendanai biaya adaptasi di negara-negara kecil sekitar seperti Haiti, Samoa, dan Fiji sebesar US $ 50 milyar per tahun. Melalui Adaptation Financing Index, Oxfam mengusulkan agar biaya adaptasi untuk negara-negara miskin korban perubahan iklim itu adalah 40 persen dari Amerika Serikat, 30 persen dari Uni Eropa (Jerman, Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol), dan 10 persen dari Jepang.

Toh, sejauh ini, negara-negara maju hanya mengalokasikan sekitar US $ 182 juta, atau kurang dari 0,5 persen kebutuhan pada negara-negara kere. Namun, mereka malah sibuk membiayai persiapan menghadapi dampak perubahan iklim tersebut. Inggris, misalnya, malah mengalokasikan dananya sendiri sebesar US $ 347 juta untuk membangun sistem pendingin untuk London Underground. Sedangkan Belanda menghabiskan biaya US $ 2.9 milyar untuk membangun sistem antisipasi banjir akibat perubahan iklim.

Kalau toh ada dana untuk negara korban, maka tidak ada yang gratis. Negara maju malah mereduksi persoalan ini semata dari sudut pandang ekonomi, bukan lingkungan. Maka, berbagai mekanisme untuk mengatasi persoalan perubahan iklim, salah satunya Clean Development Mechanism (CDM), pun hanya digunakan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan secara ekonomi oleh negara kaya . Mereka seperti tetap berhak melepas gas rumah kaca sebanyak-banyaknya selama mereka memiliki proyek pembangunan “ramah lingkungan” di negara korban ketidakadilan iklim.

Secara sederhana, CDM adalah mekanisme yang mengatur bahwa negara-negara kaya harus melakukan proyek pembangunan ramah lingkungan di negara-negara berkembang atau miskin. Proyek ini untuk “menebus dosa” atas banyaknya gas rumah kaca yang mereka buang. Mekanisme ini merupakan satu dari tiga mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur negara-negara maju agar bertanggung jawab pada “dosa-dosa” mereka dalam ketidakadilan iklim.

Dua mekanisme tersebut lain adalah Implementasi Bersama (Joint Implementation) dan Perdagangan Emisi (Emission Trading). Dua mekanisme ini, lagi-lagi, hanya melihat persoalan perubahan iklim sebagai masalah ekonomi semata. Negara kaya yang tidak sampai menghabiskan jatah buangan emisinya dapat menjual sisa jatahnya pada negara kaya lain yang masih membuang emisi melebihi jatah.

Menggunakan logika kampungan, mekanisme ini sama dengan mengizinkan perokok aktif (A) untuk membayar pada orang yang tidak merokok (B) agar A bisa merokok seenaknya. Atau kalau A adalah perokok berat dan orang kaya, maka dia bisa membayar banyak orang yang hanya sedikit merokok. Selama ada uang, selama itu pula si A bisa terus mengotori ruangan dengan asap rokoknya. Sementara mereka yang tidak merokok hanya bisa diam karena sudah dibayar.

Dan, bukannya menuntut agar negara perokok berat berhenti mengotori ruangan dengan asapnya, negara miskin malah sibuk mencari cara agar mereka bisa dibayar atas asap yang mereka hirup. Oleh negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, CDM digunakan untuk mencari keuntungan ekonomis, bukan ekologis. Malah, sumber daya alam yang sudah ada pun digunakan untuk mencari keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya.

Maka, bukannya memperbaiki lingkungan atau malah memberikan keadilan iklim, negara maju malah semakin menjerumuskan negara miskin pada jurang kematian. Inilah yang terjadi pada Sajida Khan, pejuang kemanusiaan di Afrika Selatan.

Sajida Khan tinggal di komplek Bisasar Road, yang menjadi tempat buangan limbah di dalam tanah (landfill). Di lokasi itu dua unsur kimia, kadmium dan timbal, yang sudah melampaui ambang batas. Dua unsur kimia itu bisa mengakibatkan kanker. Namun, Bank Dunia dengan inisiatif Prototype Carbon Fund (PCF) malah mendanai ekstraksi gas dari landfill itu.

Ekstraksi gas metana akan digunakan sebagai pembangkit listrik sebesar 45 megawatt (MW) untuk pasokan nasional. Reduksi metana dari landfill itu akan menjadi kredit reduksi emisi yang dijual PCF ke negara atau perusahaan lain untuk mengompensasi komitmen reduksi karbon dalam Protokol Kyoto.

Menurut Bank Dunia, proyek itu adalah bagian dari CDM sebagaimana diatur oleh Protokol Kyoto. Tapi bagi Sajida Khan, proyek itu hanya akan memiskinkan warga setempat dan merusak lingkungan. Maka, Sajida Khan pun menggugat Bank Dunia. Dan, menang. Toh, Sajida Khan akhirnya kalah oleh kanker akibat bahan kimia di landfill tersebut.

Apa yang disebut negara maju sebagai proyek ramah lingkungan, hanya menjadi cara lain untuk membunuh warga miskin di negara-negara korban.

Setali tiga uang, Indonesia pun tidak jauh berbeda menghadapi persoalan perubahan iklim ini. Memang sudah ada Rencana Aksi Nasional (RAN) yang menjelaskan upaya-upaya “manis dan indah” Indonesia dalam menjawab persoalan ini. Sayangnya, bagus di aturan tidak linier dengan praktik di lapangan. Ketika RAN itu belum sepenuhnya dilakukan, negara ini malah membuat kebijakan yang berlawanan dengan prinsip keadilan iklim.

Bukti terbaru dari kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak peduli pada lingkungan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan. PP ini mengatur izin bagi perusahaan tambang untuk melakukan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambangnya, infrastruktur, dan jalan tol. Perusahaan tambang cukup membayar sewa Rp 300 per meter persegi per tahun. Harga itu lebih murah dibanding sebungkus krupuk.

Di tingkat lokal lebih parah lagi. Lihatlah di Bali. Belum sepenuhnya hilang gema hiruk pikuk Konvensi Perubahan Iklim Desember lalu, Bali terus melaju menuju kerusakan yang sistematis terhadap lingkungan sendiri. Atas nama pariwisata, pembangunan hotel, villa, dan fasilitas lain terus dilakukan meski itu tidak sejalan dengan ide-ide besa tentang mengurangi dampak perubahan iklim.

Di Jatiluwih, di mana petani mulai kekurangan air sebuah pembangunan villa sedang dilakukan meski berada di kawasan hijau sekaligus sumber air bagi petani setempat. Pemerintah setempat sudah lupa atau malah tidak tahu sama sekali dengan RAN tentang perubahan iklim. Negara tidak pernah memikirkan kepentingan warga miskin seperti Ammung.

Maka, daripada berharap pada pemerintah untuk menangani masalah perubahan iklim, masyarakat miskin beradaptasi dengan caranya sendiri. Syukur-syukur malah mereka bisa melakukan mitigasi.

Masyarakat adat di Desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem, Bali, misalnya. Secara turun temurun mereka memiliki mekanisme untuk melindungi hutan adat di desa mereka. Aturan tertulis (awig-awig) tersebut adalah larangan bagi warga desa setempat untuk menebang pohon di sekitar 300 hektar hutan milik mereka. “Aturan itu sudah ada sejak zaman dulu,” kata I Nyoman Sadra, mantan Kepala Desa Tenganan.

Selain berupa larangan menebang pohon, aturan itu juga melarang warga membakar satu pun pohon di hutan yang mengelilingi desa. Bahkan, untuk memetik buah juga dilarang. “Kalau ada yang melanggar, maka dendanya berupa uang kepeng,” tambah Sadra yang pernah mendapat Penghargaan Kalpataru pada 1989 lalu.

Kembali ke budaya lokal juga dilakukan aktivis lingkungan di Bali saat ini. Salah satunya melalui gerakan World Silent Day (Hari Hening Sedunia). Gerakan ini diilhami oleh Hari Nyepi, satu hari di mana seluruh masyarakat Bali tidak melakukan empat hal: amati geni (tidak menyalakan api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak bersenang-senang). Empat hal ini berpusat ada satu esensi: hening. Ketika hening, maka tidak ada energi yang terbuang.

Perhitungan sederhana oleh Koalisi LSM Bali untuk Perubahan Iklim, koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bali yang aktif mengampanyekan World Silent Day menunjukkan bahwa selama satu hari Bali melaksanakan Nyepi itu, emisi karbon yang bisa dikurangi mencapai 20 ribu ton.

Inilah cara-cara orang awam melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ammung mewakili kelompok miskin tidak bisa mencegah dampak lebih buruk akibat perubahan iklim. Dia hanya beradaptasi dengan mengubah kebiasaan dari hanya mencari ikan kemudian juga memulung di bawah laut. Lalu kelas menengah terus mengampanyekan perlunya kembali ke budaya lokal untuk menghormati alam. Sementara itu, kekuatan lebih besar yang diwakili pemodal dan penguasa terus menerus melakukan perusakan.. [end]

Referensi
1. Suseno, Frans Magnis. 2003. Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
2. Woinarski, Lisa. 2002. Pulau Serangan: Dampak Pembangunan terhadap pada Lingkungan dan Masyarakat. Laporan Studi Lapangan. Universitas Muhammadiyah Malang Kerjasama dengan Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS).
3. Hasil Temu Kampung Walhi Bali 2007.
4. Lembar Informasi Kolaborasi Bali untuk Climate Change No. 1, 2, 3, dan 4.
5. http://asiacalling.kbr68h.com/index.php/archives/667
6. http://www.pnpm-mandiri.org/index.php
7. http://www.pelangi.or.id/database/Paper/perubahan_iklim_dan_kemiskinan.pdf
8. http://www.walhi.or.id
9. Adapting to climate change: What’s needed in poor countries, and who should pay. Oxfam Briefing Paper, Desember 2007.
10. Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Juli 2007.
11. Majalah TEMPO Edisi Khusus tentang Global Warming, Desember 2007.

2 Comments
  • Arif Nofiyanto
    February 4, 2009

    Tiba tiba aku inget Ngurah Suryawan. Dulu di “aka” pernah kami gontok-gontokan masalah “kelas”, ketika itu aku mempertahankan penggunaan kata “kelas” dan Suryawan menolak mentah mentah.

    Hal yang sebaliknya sekarang, aku ga lagi suka dengan ide “kelas sosial” dengan berbagai alasan.

    Jaman sudah berubah, beban yang di tanggung setiap orang yang dalam konteks ini sama, yakni terkena dampak pemanasan global. Hanya saja, efek langsungnya yang berbeda. Nelayan, petani terkena dampak langsung, yang lain kena dampak rentetan.

    Mengingat itu, yang menjadi korban bulan lagi “kelas” tertentu, melainkan semua. Yang “paling paling” merasakan dari tulisan diatas memang petani, tapi itu bukan alasan menempatkan mereka pada kelas yang berbeda dalam masalah global yang sama. Jadi menggunakan istilah kelas kurasa ga pas karena batasan-batasan kelas sudah tidak diperlukan disini.

    Lalu apa kemudian?
    Kampanye dua arah perlu dilakukan, kepada mereka yang menjadi korban langsung dengan menyebar solusi-solusi alternatif dan kepada penentu kebijakan global dengan memberi tekanan-tekanan yang kompak. Bukan seuatu yang ringan, namun bukan juga ga mungkin untuk diperjuangkan.
    —-
    oot: kmaren baru aja lode komen tulisanku panjang, nggonmu iki luweh puaaanjang! Semangat!!

    ReplyReply

    [Reply]

  • PanDe Baik
    February 5, 2009

    ck ck ck… postingnya puanjang. komen pertama juga puanjang.
    kalo saya sih cukup ‘itu’nya saja yang puanjang. 🙂

    ReplyReply

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *