Bali Post dan Gubernur Bali, Berdamailah..

4 , , Permalink 0

Dua penguasa Bali ini pun resmi bersengketa secara terbuka.

Kamis kemarin, sidang perdana gugatan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika terhadap Bali Post pun digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Pastika resmi menggugat media tertua dan terbesar di Bali tersebut karena dianggap menulis hal tidak benar tentang dirinya.

Gugatan itu berawal dari berita Bali Post pada 19 September 2011 silam. Harian milik ABG Satria Naradha ini menulis berita bahwa Made Mangku Pastika ingin membubarkan desa adat.

Pernyataan Pastika ini menyusul terjadinya bentrok antara Banjar Kemoning dan Budaga di Klungkung. Satu orang tewas akibat bentrok rebutan perbatasan tersebut. Karena merasa tak pernah menyatakan hal tersebut, Pastika kemudian mengadukan Bali Post ke Dewan Pers.

Dewan Pers, di mana Satria Naradha juga jadi anggotanya, merekomendasikan agar Pastika menggunakan Hak Jawab. Entah kenapa Pastika kemudian ngotot menempuh jalur hukum. Dia tak juga menggunakan Hak Jawab namun meneruskan gugatan kepada Bali Post.

Di sisi lain, Bali Post juga terus menulis kritis -atau bahasa lainnya sinis- tentang Pastika. Ini sih bisa dimaklumi kalau sekadar kritis. Tapi, secara amat menyolok, Bali Post terus menerus menulis kritis dan sinis tentang Pastika ini nyaris tanpa keberimbangan.

Maka, konflik keduanya pun berlanjut di meja hukum.

Sementara itu, seminggu terakhir, Bali Post kian gencar menulis perlawanannya pada gugatan Pastika ini. Mereka mewawancari berbagai narasumber, seperti pengacara, aktivis, akademisi, tokoh agama, mahasiswa, dan seterusnya. Nadanya sama, gugatan Pastika adalah ancaman terhadap kebebasan pers di Bali.

Dan, nyaris tak ada keberimbangan sama sekali dalam tulisan-tulisan Bali Post terkait Pastika tersebut.

Pendapat di Bali pun seolah hanya terbagi dua, dukung Pastika atau Bali Post. Teman-teman sesama jurnalis dan sebagian aktivis di Bali pun mengalami dilema. Seolah-olah tak ada jalan tengah. Harus pilih salah satu.

Padahal, menurutku tak harus begitu. Tak harus memilih salah satu karena, menurutku, dua belah pihak sama-sama bengkungnya.

Menurutku, Bali Post tak cukup adil melalui medianya. Secara amat demonstratif, mereka terus menerus menyerang Pastika dengan berlindung di balik kebebasan pers. Tiap hari ada tulisan kritis yang, ironisnya, tanpa ada suara dari pihak Pastika. Di sisi lain, Bali Post juga bagiku tidak masuk kategori media yang baik karena kebijakan berita iklannya.

Namun, Pastika juga tak seharusnya menggugat Bali Post ke pengadilan. Cukuplah gunakan Hak Jawab di Bali Post dan membantah semua tulisan tidak berimbang tersebut.

Apa boleh buat, inilah mekanisme yang diatur oleh Undang-undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999. Jika tak puas dengan berita, gunakanlah Hak Jawab atau adukanlah ke Dewan Pers.

Gugatan Pastika pada Bali Post ini preseden buruk. Jika dia menang, maka kemenangan itu akan jadi yurisprudensi, terutama di Bali bahwa media bisa dengan mudah digugat. Ini alarm tanda bahaya bagi kebebasan media.

Lalu? Ya, sama-sama tekan ego saja. Beritikad baik. Bali Post tak lagi secara terus menerus “menyerang” Pastika tanpa keberimbangan. Kalau sekadar kritis sih memang wajib. Tapi ya harus berimbang toh.

Demikian juga Pastika. Cukuplah gunakan Hak Jawab. Tak usah ngotot membawa kasus ini ke pengadilan. Hak Jawab memang tak akan memuaskan. Tapi itulah risiko hukum. Belum tentu bisa menyenangkan semua orang. Tulisan cukup dilawan dengan tulisan. Bukan dengan gugatan di pengadilan.

4 Comments
  • imadewira
    December 29, 2011

    Saya sebenarnya ndak terlalu ngerti masalah pers apalagi yang menyangkut Undang-Undang dan Hukum. Tapi berita tentang konflik antara Mangku Pastika selaku Gubernur Bali dengan media Bali Post memang cukup menyita perhatian. Semoga saja terjadi perdamaian dari kedua belah pihak.

    ReplyReply

    [Reply]

  • Nurani
    December 29, 2011

    Saya sangat setuju sebagian dari tulisan anda. Bahwa sudah terjadi tidak keseimbangan informasi (tidak berimbang) dari berita2 BP. Akhir2 ini, salah satu pihak berusaha memojokkan dan sepertinya media tsb sudah emosi, ini sebenarnya tidak perlu terjadi, mentang-mentang punya media..Tapi mereka tidak menyadari (lupa) bahwa pembaca semakin cerdas dan kritis. Memang media besar kalau dilawan dengan media seperti ini (blog) sangat bagus sekali..untuk menciptakan keseimbangan. Maaf kalau saya berbeda pendapat, bahwa media menurut saya tetap bisa diperkarakan di pengadilan kalau mereka tidak merasa mendaptakan keadilan melalui UU pers. Teruskan Bung, saya salut, asalkan tetap independen (Benar tulis benar, salah tulis salah siapapun dia, itu baru idealisme pers)..jangan ikuti jejak BP..contoh yg tidak baik (idealismenya hanya ada pada keuntungan financial saja)

    ReplyReply

    [Reply]

  • gusde
    January 9, 2012

    akhir2 ini, bali post memang jagonya bikin berita bohong dan ngawur

    ReplyReply

    [Reply]

  • Waskita
    June 1, 2012

    Bali Post telah beralih visi, dari penyampai berita yang mengemban amanat Pancasila sesuai slogannya, menjadi mesin pencari uang, apapun mungkin bisa dimuat asal ada yang bayar.
    Lihat saja koran nomor satu masyarakat Bali yang di Kop Utama koran membawa-bawa slogan PANCASILA, juga meluluskan iklan-iklan bernuansa prostitusi, pelacuran terselubung seperti pijat plus-plus, bahkan juga menerima pemasang iklan yang bernuansa Aborsi; mengatasi terlambat datang bulan dan iklan-iklan yang jauh dari kaedah falsafah PANCASILA. (Hanya demi puluhan ribu rupiah pendapatan iklan baris, Bali Post rela menggadaikan Pancasila ???)

    Menyedihkan bukan ? ….
    Untuk media yang memiliki reputasi puluhan tahun seharusnya Bali Post mampu semakin kuat mengukuhkan jati dirinya sebagai media Santun di Bali yang diharap0kan turut menjaga ke Ajegan Bali.
    Sayangnya ditangan generasi ke dua ini, Bali Post cenderung menjadi media yang rakus mencari uang, kehilanagan selektifitasnya dan lupa pada Slogan PANCASILAIS yang di serukan sang Pendiri. “Sadarlah”

    Hendaknya Bali Post mulai bertindak melakukan pembenahan terhadap Wartawan-wartawan amatir yang tidak profesional untuk segera ditindak dan dibersihkan dari Bali Post, bahkan bila perlu pecat saja untuk menjaga citra Bali Post itu sendiri.
    Redaksi yang tidak selektif harus pula berani dievaluasi lagi kemampuannya.
    Agar SLOGAN BALI POST tidak hanya Slogan Komersial untuk menjaring konsumen yang ujung-ujungnya untuk kepentingan mengeruk uang dengan menghalalkan segala cara.

    Semoga ke depan masyarakat Bali dapat kembali menjumpai Bali Post yang bersemangat membangun Bali dengan tulus sebagaimana cita-cita sang pendiri, jauh dari keinginan melacur untuk mendapatkan keuntungan meterial sesaat, namun jauh lebih mengedepankan edukasi budaya dan mendorong kemakmuran pembangunan Bali di sepanjang zaman.

    Sesungguhnyalah, di dalam era Revormasi ini, di mana banyak media besar Nasional mulai tegas menindak wartawannya yang melacurkan diri dengan menerima uang untuk suatu berita, atau wartawan-wartawan yang dengan gamblang mendapat jatah uang dari berbagai instansi sebagai suap dalam arti lugasnya. Pimpinan Bali Post pun hendaknya juga dapat melakukan ketegasan yang sama pada jajarannya.
    Dengan demikian, Bali Post akan terhindar dari sikap wartawan pemeras ; “bila upeti kurang, maka pemberitaan akan bersifat negatif, meski minim data sumber dan fakta”.
    Ini semua demi MEMBANGUN CITRA BALI POST.

    Salute untuk Alm K. Nadha, mari kembali ke semangat beliau.

    ReplyReply

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *