Meski paket rekomendasi DPP PDIP menang dalam pemilihan gubernur di Bali. Diwarnai pembelotan dan isu suap.
Dua pengurus DPD PDIP Bali datang ke DPRD Bali Rabu pekan ini sekitar pukul 10.30 wita. Salah satunya membawa map merah berisi Surat Keputusan Pemecatan terhadap salah satu anggota fraksi PDIP DPRD Bali yaitu I Ngurah Wididana. “Hari ini kami akan menyerahkan SK kepada yang bersangkutan,” kata salah satu pengurus DPD PDIP Bali tersebut.
SK bernomor 280/DPP/KPTS/VIII/2003 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Soetjipto. Isinya adalah memecat I Ngurah Wididana dari jabatannya sebagai anggota PDIP dan sebagai anggota fraksi PDIP di DPRD Bali. Selain itu juga melarang yang bersangkutan melakukan kegiatan apa pun atas nama partai.
Alasan pemecatan tersebut, menurut Humas DPD PDIP Bali I Wayan Sutena, karena Wididana yang juga pengusaha obat-obatan tradisional tersebut dianggap melanggar aturan partai. Mantan dosen Fakultas Pertanian Unversitas Udayana itu tetap maju sebagai calon wakil gubernur (wagub) berdampingan dengan I Putu Gede Ary Suta. Paket ini dicalonkan Fraksi Partai Golkar (FPG). Padahal DPP PDIP sudah merekomendasikan paket lain dalam pilgub tersebut. SK Pemecatan itu dipublikasikan pada saat hari pemilihan. “Karena SK memang baru datang kemarin,” kata Sutena.
Pada hari penyerahan SK Pemecatan itu pula sedang dilakukan pemilihan gubernur Bali perdiode 2003-2008. Selain, paket Ary Suta- Wididana, paket lain yang berebut kursi Bali 1 tersebut adalah Dewa Made Beratha-I GN Kesuma Alit Kelakan yang dicalonkan Fraksi PDIP dan paket Tjokorda Gde Budi Suryawan-AA Arka Hardiana dicalonkan Fraksi Kebangsaan Indonesia (FKI).
Dalam penghitungan suara, Dewa Beratha-Alit Kelakan menang dengan perolehan suara 31, disusul Budi Suryawan-Arka Hardiana 20 suara, dan Ary Suta-Wididana 4 suara. Kemenangan paket dari fraksi terbesar di DPRD Bali ini disambut sorak massa PDIP di luar gedung DPRD maupun beberapa satgas dan PNS yanmg berada di lobi gedung bertingkat tiga tersebut.
Toh, kemenangan PDIP masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Fraksi PDIP memiliki anggota 39 orang dari 55 anggota DPRD Bali. Fraksi Partai Golkar punya 5 anggota, FKI punya 5 anggota, sisanya Fraksi TNI/Polri. Nyatanya FPDIP cuma mendapat 31 suara. Di atas kertas, seharusnya paket Dewa Beratha-Alit Kelakan mendapat 39 suara tersebut, nyatanya hanya 31. Sedangkan Budi Suryawan-Arka Hardiana malah mendapat 20 suara.
Sutena yang juga wakil Ketua DPD PDIP Bali mengatakan ada indikasi sejumlah anggota fraksi memang melakukan pembelotan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada 10-15 anggota fraksinya yang memberikan suara pada paket Budi Suryawan-Arka Hardiana. Hal tersebut terlihat setelah diadakan persembahyangan di Pura Besakih pada Minggu pekan lalu. Selesai sembahyanga bersama, beberapa anggota fraksi tersebut mengadakan pertemuan dengan paket Budi Suryawan-Arka Hardiana. “Selama menginap di Hotel Bali Cliff mereka juga memperlihatkan tindak tanduk yang tidak sejalan kemauan partai,” kata Sutena.
Menginap di Hotel Bali Cliff? Benar. Sebelum dilakukan pilgub, seluruh anggota FPDIP memang dikandangkan di hotel bertarif Rp 450 ribu per malam per kamar tersebut. Dengan jumlah anggota 38 minus IB Putu Wesnawa yang juga Ketua DPRD, paling tidak perlu uang Rp 15 juta selama dua hari tersebut untuk menginap, makan, dan lain-lain. Selama menginap di hotel mewah di kawasan Jimbaran, Kuta tersebut para anggota FPDIP hanya bersenang. Ada yang berenang, pijat, ada juga yang hanya jalan-jalan. Salah satu anggota FPDIP yang keberatan disebutkan namanya mengakui kegiatan tersebut.
Dalam pengandangan itu, hadir pula pengurus DPP yaitu Ketua DPP Gunawan Wirosarojo, wakil Sekjen Pramono Anung, dan Mangara Siahaan. Ketiganya, tentu saja sibuk mengkonsolidasikan suara Fraksi PDIP yang belum sebulat lingkaran lambang banteng. Beberapa anggota fraksi ini memang masih enggan dengan rekomendasi DPP yang mencalonkan Dewa Beratha-Alit Kelakan. Diantaranya yang tegas-tegas menolak paket ini adalah Alit Bagiasna dan Adenan.
Maka, ketika ada isu pembelotan, Alit Bagiasna bersikap santai. Kepada GATRA, anggota Komisi E DPRD Bali ini bahkan mengatakn tidak ada aturan internal yang melarang anggota untuk memilih paket dari fraksi lain. “Ini kan dinamikan politik. Biasakanlah berbeda pilihan sekalipun,” katanya. Ketika ditanya apakah dia juga memilih paket selain dari yang direkomendasikan DPP, pria bertubuh tambun ini menjawab singkat, “Kan pemilihan berlangsung rahasia.”
Mengenai pembelotan ini, Ketua FPDIP Nengah Usdek Maharipa mengatakan memang akan ditelusuri kemudian. Namun tidak pada beberapa hari ini. Menurut anggota PDIP asal Abiansemal, Badung ini, pihaknya akan mensyukuri dulu kemenangan yang didapatkan.
Senada dengan itu, Ketua DPD PDIP IBP Wesnawa juga enggan menjawab ketika ditanya soal pembelotan tersebut. Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah mendinginkan suasana. “Setelah pelantikan pada 28 Agustus nanti, kami baru akan melakukan pengusutan tersebut,” kata Wesnawa yang berambut klimis tersebut.
Paket Dewa Beratha-Alit Kelakan memang sudah terpilih dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Bali. Namun bukan berarti FPDIP bisa tenang. Selama tiga hari setelah pemilihan, akan dilakukan uji publik pada pasangan ini.
Dan, masalah sudah menghadang paket Dewa Beratha-Alit Kelakan ini. Ada isu suap dalam pemilihan gubernur Bali tersebut. Adapun yang disuap adalah anggota fraksi PDIP selama mereka dikandangkan di Bali Cliff. Isu ini bersumber dari beredarnya fotokopian cek senilai Rp 50 juta. Fotokopian yang beredar sejak Rabu malam tersebut dilaporkan seseorang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, yang kemudian disebarkan pada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain.
GATRA sendiri mendapatkan fotokopian cek bernomor seri 003181 dari BII tersebut dari Bali Corruption Watch (BCW). Koordinator BCW Putu Wirata Dwikora mengaku mendapatkan fotokopian itu dari seseorang yang masih dirahasiakan. “Kami masih mendalam dalam satu dua hari ini,” kata mantan wartawan ini.
Dalam fotokopian yang beredar tersebut juga berisi kronologis pemberian cek tersebut. Isinya bahwa pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 wita, para anggota fraksi diundang ke sebuah kamar oleh Pramono Anung. Dalam ruangan tersebutlah mereka mendapatkan travellers cheque senilai Rp 50 juta tersebut. Para anggota fraksi itu kemudian diminta agar memilih paket Dewa Beratha-Alit Kelakan yang kemudian keluar sebagai pememang tersebut. [end]
